Bantah Anggaran Makan Bergizi Dipangkas jadi Rp 8 Ribu, Istana: Kapan dan Di Mana Terjadi?

 

Kepala Kantor Kominikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan, pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan KPK lebih kepada pencegahan, bukan fokus kepada sektor penindakan. Pertemuan antara BGN dengan KPK, berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, pada Rabu (5/3). 

 

"Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin (10/3).

 

Hasan menekan, temuan KPK terkait dugaan pemotongan anggaran MBG dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 seharusnya disertai dengan tempat dan waktu peristiwa. Sehingga, temuan itu bisa ditindaklanjuti.

 

Menurutnya, temuan KPK itu merupakan informasi awal agar BGN bisa melakukan pencegahan dan antisipasi. 

 

"Kemaren itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan.

 

Ia menyebut, BGN sudah berjanji akan melakukan pengecekan langsung terkait dugaan pemotongan anggaran MBG. Namun, informasi temuan itu harus disertai dengan data yang lengkap.

 

"Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," tegas Hasan.

 

Ia menekankan, harga bahan makanan MBG bersifat actual cost. Ia mengamini, rata-rata di Indonesia barat anggarannya senilai Rp 10.000. Tapi, khusus di Kepulauan Mentawai nilainya 14.000

 

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang 7-9 ribu saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya nilainya bisa mencapai 41.000," ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Hasan memastikan anggaran MBG memang bervariatif di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjamin, BGN sudah mempunyai indeks harga kemahalan dari program MBG di setiap wilayah Indonesia.

 

"BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten/kota," urainya.

 

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan agar distribusi anggaran yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Ia tak menginginkan, anggaran yang dikeluarkan dari pusat ke daerah akan mengalami pengurangan.

 

“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo saat menerima kunjungan Kepala BGN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3). 

 

Karena itu, KPK membantu pengawasan program MBG melalui pencegahan dan monitoring. KPK juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. 

 

“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” pungkasnya.

Sumber: jawapos