PSI Perorangan: Representasi Partai Super TBK Jokowi?

PSI Perorangan: 'Representasi Partai Super TBK Jokowi?'

Oleh: Efriza

Peneliti Senior Citra Institute

PSI dan Arah Politiknya: Mengikuti Jejak Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikenal sebagai partai yang mengadopsi gagasan serta kebijakan yang selaras dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setiap ide yang digagas oleh Jokowi sering kali diadopsi oleh PSI, termasuk mekanisme pemilihan ketua umum oleh anggota partai.

Langkah ini bukan tanpa alasan, sebab PSI berupaya menarik ceruk pemilih yang memiliki kedekatan emosional dengan Jokowi.

Tak dapat dimungkiri, bahkan dalam pemerintahan saat ini, pengaruh Jokowi masih sangat kuat, yang berdampak pada besarnya dukungan terhadap figur yang sejalan dengannya.

PSI Perorangan dan Partai Super TBK: Kemungkinan dan Tantangan

PSI Perorangan dapat terwujud melalui perubahan nama yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Mengingat PSI memiliki kedekatan dengan pemerintahan, proses ini tidak akan terlalu sulit untuk direalisasikan.

Namun, ide mengenai Partai Super TBK yang lebih demokratis masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.

Konsep Partai Super TBK yang diusulkan oleh Jokowi bertujuan untuk menghindari dominasi individu dalam kepemimpinan partai.

Gagasan ini menolak sistem pengelolaan partai yang bersifat personalisasi, seperti yang terjadi di beberapa partai lain, di mana ketua umum menjabat dalam jangka waktu sangat lama atau diwariskan secara turun-temurun dalam lingkup keluarga.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah PSI Perorangan benar-benar akan menjadi partai yang lebih demokratis?

Realitas yang terjadi dalam internal PSI sendiri menunjukkan bahwa ketika Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai ketua umum, proses tersebut tidak sepenuhnya demokratis.

Hal ini terbukti dari adanya kisruh internal yang berujung pada keluarnya sejumlah petinggi partai.

Jika nantinya PSI benar-benar menerapkan sistem pemilihan ketua umum oleh seluruh kader, tetap ada kekhawatiran mengenai potensi mobilisasi suara yang mengarah pada kemenangan Kaesang.

Artinya, meskipun seluruh kader diberikan hak suara, keputusan mereka tetap bisa dipengaruhi oleh struktur partai yang sudah mengakar dengan ideologi yang berorientasi pada Jokowi.

Dalam skenario ini, demokrasi yang diterapkan PSI bisa jadi hanya bersifat prosedural tanpa adanya kemandirian penuh dalam proses pemilihan.

Dampak bagi Demokrasi dan Penguatan Partai Politik

Transformasi PSI menjadi PSI Perorangan berpotensi meningkatkan citra positif di mata publik.

Publik dapat melihatnya sebagai langkah progresif karena memberikan hak kepada seluruh kader untuk memilih pemimpin partai—sesuatu yang jarang diterapkan dalam partai politik lain.

Hal ini dapat menciptakan perbandingan dengan partai-partai lain yang masih mempertahankan sistem pemilihan ketua umum secara tertutup melalui struktur hierarkis partai.

Namun, jika hasil akhirnya tetap berujung pada terpilihnya Kaesang karena mobilisasi internal, maka citra demokratis PSI akan tetap dipertanyakan.

Pada akhirnya, langkah ini lebih berorientasi pada strategi politik untuk menarik simpati publik dan memperkuat posisinya di kancah politik nasional.

Di sisi lain, perubahan yang dilakukan PSI juga dapat menciptakan tekanan terhadap partai-partai lain, terutama PDIP.

Sebagai partai dengan ideologi nasionalisme, PSI sering kali berupaya mengambil posisi yang berseberangan dengan PDIP.

Dengan mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang lebih demokratis, PSI bisa menciptakan opini bahwa sistem kepemimpinan dalam PDIP lebih otoriter dan kurang transparan.

Secara keseluruhan, perubahan PSI menjadi PSI Perorangan tidak hanya berkaitan dengan gagasan demokrasi, tetapi juga strategi politik yang cermat dalam memanfaatkan momentum perseteruan antara Jokowi dan PDIP.

Meskipun PSI Perorangan tampak memberikan ruang lebih luas bagi keterlibatan kader, pertanyaan besar tetap ada: sejauh mana demokrasi yang diterapkan benar-benar memberikan kebebasan dalam pemilihan kepemimpinan internalnya? ***