POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto didesak segera mencopot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini karena telah menunda pengangkatan hampir satu juta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengangkatan CPNS diketahui diundur dari semula Maret 2025 menjadi Oktober 2025. Sedangkan PPPK mundur dari Oktober 2024 menjadi Maret 2026.
"Keputusan penundaan itu sangat merugikan. Lebih baik Pak Prabowo segera memecat Menteri PANRB," kata Koordinator Nasional Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) 2024, Fritz Alor Boy kepada RMOL, Minggu 9 Maret 2025.
Fritz mengaku menolak kebijakan Menteri PANRB Rini Widyantini melalui Surat Edaran Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 dirilis pada 7 Maret 2025 dan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Surat edaran itu sudah tentu merugikan seluruh CPNS dan PPPK,” kata Fritz.
Fritz menilai Menteri PANRB Rini Widyantini terbukti telah gagal memberikan kesejahteraan terhadap CPNS dan PPPK.
“Tahun 2024, Bidan Pendidik juga mengalami hal yang sama. Kami sudah melakukan aksi-aksi di Kementerian PANRB. Mereka janji memberikan SK PPPK kepada Bidan Pendidik pada tahun 2025. Kok sekarang ditunda lagi," tanya Fritz.
Fritz meminta Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri PANRB agar mencabut Surat Edaran Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 yang merugikan CPNS dan PPPK.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Sedih Jadi Rakyat, Gas Kita Kena, BBM Kita Kena, Kali Ini MinyaKita, Kita-kita Lagi yang Kena!
Ribuan Narapidana Masuk Islam di Penjara AS Setiap Tahun, Ini 6 Alasannya
Viral Penampakan Pabrik Esemka yang Sepi, Netizen: Tapi Tidak Pernah PHK Karyawannya
Viral! Diduga Chat Nikita Mirzani Bocor, dengan Entengnya Minta Rp15 M dari Owner Daviena