POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax.
Desakan itu bukan saja dari pandangan pakar atau politisi, tetapi juga muncul dari suara warganet menyusul mencuatnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Desakan itu disuarakan akun Tiktok @BukanKabarBiasa, yang mengutip pernyataan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.
“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” bunyi akun tersebut dikutip Senin 3 Maret 2025.
Unggahan itu mendapat beragam komentar warganet. Salah satunya akun @Iamsalimvanjafa yang meminta Erick Thohir untuk bertanggung jawab atas keresahan masyarakat di tengah isu BBM oplosan.
Dia mempertanyakan, sampai kapan pembiaran atas pejabat yang tidak bisa bertanggung jawab atas kegaduhan akibat kelalaian menjalankan tugasnya.
"Mau sampai kapan korupsi ini dibiarkan. Sudah akut banget di Indonesia kasusnya," tulisnya.
Senada, akun @Yetty Tjan membandingkan sikap Erick Thohir dengan pejabat negara di Jepang, yang langsung mengundurkan diri begitu jabatannya terseret dalam masalah atau skandal.
“Kalau di Jepang sudah mundur teratur,” tulis akun @Yetty Tjan.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu: Pilihan Strategi Resistensi dan Kewajiban Kepemimpinan Etis
Hancurkan Jokowi Sebelum Dirimu Dimusnahkan!
[ANALISA] Mafia BBM Oplosan: Aliran Uang ke Oknum Pejabat dan Perlindungan Elite – “Ada Nama Erick Thohir”
Perlawanan Prabowo Yang Berujung Kepatuhan Kepada Jokowi: Antara Ambisi Politik dan Kekecewaan Publik