Keceplosan! Karni Ilyas Mengaku Bahwa ILC Dibredel Oleh Jokowi

POLHUKAM.ID - Rahasia terkait pelaku pembredelan tayangan televisi ILC (Indonesia Lawyers Club) di TV One akhirnya terbongkar.

Dalam sebuah potongan video tayangan ILC di kanal YouTube yang diunggah akun X @NenkMonica, pendiri ILC Karni Ilyas tanpa sengaja keceplosan mengungkap siapa dalang yang melarang program televisi yang memiliki jutaan penggemar itu tampil di TV One pada 2020.

Awalnya Karni membahas pertemuan puluhan pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media dengan Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Februari 2025. 

Pertemuan itu diawali dengan makan siang bersama, kemudian dilanjutkan dengan diskusi selama enam jam.

"Kemarin juga rame-rame, 40 orang ada. Jadi kalau dia kooptasi pemred sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada dia (Presiden Prabowo) menjelaskan semua rencana-rencananya," kata Karni dikutip Kamis 27 Februari 2025.

Menurut Karni, seluruh Presiden pernah melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi.

Karni lalu bercerita terkait kedekatannya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Megawati tiap berangkat ke luar negeri, salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas," kata Karni.

Meski begitu, Karni memastikan tidak terkooptasi dengan Megawati.

"Apa saya kurang kritis (kepada Megawati)?" tanya Karni.

Karni juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

"Sama Jokowi berapa kali pertemuan pemred? Buktinya ILC pun dilarang," kata Karni.

Karni menambahkan, apabila pelarangan itu dicabut dan ILC bisa kembali tayang di televisi, bukan menjadi kewenangannya.

"Itu wewenang yang punya televisi. Wewenang saya mengadakan ILC malam ini," pungkas Karni. 

Diketahui, ILC tidak boleh tayang di tvOne, sehingga sekarang ILC cuma tayang di chanel Youtube.

Apakah di era Prabowo ILC akan kembali tayang di tvOne? atau tetap dilarang?

Simak jawaban Karni Ilyas di video....

[VIDEO]

Asap Mulai Mengepul....
Karni Ilyas mengaku bahwa ILC dibredel oleh Jokowi. pic.twitter.com/JHJxLzARsu

— Monica (@NenkMonica) February 27, 2025

[FLASHBACK] Jokowi Skakmat Karni Ilyas Soal Kebebasan Berbicara yang Dinilai Kurang

Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara ekslusif sempat mematahkan pernyataan Karni Ilyas Mengenai kebebasan berbicara yang dinilai masih terbatas.

Menurut Karni Ilyas, berdasarkan hasil survei menganggap jika kebebasan berbicara di Indonesia dinilai masih kurang, pernyataan tersebut lantas dipatahkan oleh Presiden ke-7 Indonesia itu.

Jokowi langsung memberikan pertanyaan serupa kepada Karni Ilyas, ia bingung sebenarnya kebebasan seperti apa yang masih kurang di Indonesia. 

Jokowi mengaku jika dirinya kerap menemukan ujaran-ujaran negatif yang ditujukan langsung kepada dirinya.

"Kebebasan apa yang masih kurang? orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden tiap hari kita dengar kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebenarnya yang kita inginkan?" tanya Jokowi merespon pernyataan Karni Ilyas.

Menurut Jokowi, demokrasi di Indonesia dinilai sudah sangat liberal walau secara tatanan hidup, Indonesia tergolong orang timur yang seharusnya mengedepankan etika dan tata krama.

"Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan yang penuh dengan etika dan tatakrama yang baik. tapi sekarang kita sudah sangat liberal sekali," imbuhnya.

Di sisi lain, Karni Ilyas juga mempertanyakan terkait isu Jokowi tiga periode meskipun ia sadar hal itu kerap ditanyakan dan sudah dijawab oleh Jokowi.

"Saya sudah jawab beberapakali dan sudah beberapa kali saya sampaikan. Pak Karni kok masih menanyakan lagi?" Tanya Jokowi dengan nada bercanda.

Bagi Jokowi wacana dirinya tiga periode boleh-boleh saja. Karena menurutnya itu bagian dari warna demokrasi, apalagi pernyataan demikian hanya dalam tatanan wacana.

"Ya kalo menurut saya boleh boleh sajalah. Itukan juga bentuk sebuah demokrasi dan tatarannya baru tatanan wacana. kan orang boleh juga menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh, ganti presiden juga boleh. Masak orang mewacanakan seperti itu gak boleh, ini katanya demokrasi. kan gpp yang penting jangan anarkis, yang paling penting itu aja," jawab Jokowi tegas.