Dari MBG hingga Danantara: Mengapa Ahli Menilai Prabowo Tengah Jadikan Orang Miskin Komoditas?

POLHUKAM.ID - Sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya menuai kontroversi. 

Program makan bergizi gratis (MBG), pemangkasan anggaran, hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapat kritik tajam.

Prabowo mengklaim kebijakan ini demi kesejahteraan rakyat. Namun, sejumlah pakar menilai yang terjadi justru komodifikasi kemiskinan—kemiskinan dijadikan komoditas atas nama pembangunan.

Danantara menjadi kebijakan terbaru. Resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, badan ini bertugas mengelola dan mengembangkan investasi negara. Rencananya, seluruh BUMN akan berada di bawah naungannya.

Namun, untuk tahap awal, baru tujuh BUMN yang bergabung: MIND ID, Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, dan Telkom Indonesia.

Dalam peluncurannya, Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan investasi. 

Ia ingin badan ini menjadi instrumen pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.

"Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan kekayaan Indonesia,” ujar Prabowo.

Setelah berdiri, Danantara langsung mendapat suntikan dana. Rp300 triliun, hasil pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, dialihkan sebagai modal investasi awal.

Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

Begitu pula dengan MBG. Program makan bergizi gratis diklaim dapat meningkatkan gizi anak dan ibu hamil, serta mencegah stunting.

Namun, di balik klaim kesejahteraan, muncul pertanyaan. Apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat atau sekadar mengalihkan kekayaan negara ke tangan segelintir pihak?

'Jual Beli Kemiskinan'

Dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menilai deretan kebijakan dan program Prabowo adalah bentuk komodifikasi kemiskinan.

"Ini bagian dari komodifikasi kemiskinan. Kenapa saya menyebutnya begitu? Karena kaum miskin dijadikan komoditas," kata Widyanta, Kamis (27/2/2025).

Ia menjelaskan, kemiskinan diperdagangkan demi menciptakan proyek-proyek baru.

Salah satunya Danantara. Prabowo mengklaim badan ini bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Widyanta meragukannya.

Sebab, struktur pengelolaan Danantara diisi oleh orang-orang dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Beberapa nama di dalamnya: Rosan Roeslani sebagai Group CEO, Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).

Rosan bukan sosok asing. Ia adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan kini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Pandu Sjahrir, keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Dony Oskaria, paman dari selebritas Nagita Slavina—istri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

"Jadi, ini hanya atas nama orang miskin. Tapi siapa yang benar-benar menikmati manfaatnya? Bukan mereka. Ini proyek bisnis. Keuntungan jatuh ke tangan siapa? Ya, mereka yang mengelolanya," tegas Widyanta.

Program lain yang disebut sebagai komodifikasi kemiskinan adalah makan bergizi gratis (MBG). 

Widyanta menilai, kebijakan ini lahir dari narasi kemiskinan yang dikaitkan dengan tingginya angka kekurangan gizi.

Namun, ia menegaskan bahwa MBG tidak bisa menyelesaikan persoalan kekurangan gizi di Indonesia begitu saja.

Sebab, kebutuhan gizi setiap daerah berbeda dan tidak bisa disamaratakan.

Berdasarkan data BPS dalam Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) 2022, ada sekitar 21 juta orang Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.

Salah satu penyebabnya, kata Widyanta, adalah hilangnya sumber pangan masyarakat akibat perampasan lahan untuk pertambangan, proyek strategis nasional (PSN), dan food estate.

"Sumber pangan mereka dieksploitasi. Ditambang nikelnya, dialihkan untuk food estate, dan sebagainya. Akibatnya, ekosistem rusak," ujar Widyanta.

Dampaknya bukan hanya pada pangan, tapi juga kehidupan masyarakat. Contohnya food estate di Merauke, Papua Selatan. 

Proyek ini memicu kekhawatiran warga karena berpotensi merampas lahan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Situasi ini justru membuat masyarakat semakin rentan.

Siapa yang Diuntungkan? 

Pertanyaan ini juga muncul dari ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini. Salah satu klaim pemerintah, Danantara akan membantu menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6,5 persen dengan mendorong ekspor bernilai tambah serta industrialisasi.

"Tapi, sejauh mana BPI Danantara benar-benar berperan dalam perekonomian Indonesia? Bagaimana mekanisme kerjanya dalam mengelola aset sebesar itu? Dan yang paling penting, siapa yang akan menikmati manfaat dari kebijakan ini?" kata Didik dalam keterangannya.

Ia mengingatkan, jika Danantara hanya menjadi perpanjangan kepentingan politik tanpa transparansi dan tata kelola yang kuat, maka harapan pertumbuhan ekonomi bisa jadi sekadar ilusi.

"Kalau program ini tidak ramah manusia dan lingkungan, tidak usah bicara soal kedaulatan. Ini bukan kedaulatan bangsa, tapi kedaulatan para elit," tegas Widyanta.

Sumber: Suara