Raker Bersama Komisi VI DPR RI, Pagu Anggaran Kemendag Bertambah Jadi Rp2,14 Triliun di Tahun 2023

“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp459.661.160.000 untuk mendukung capaian target kinerja yang disampaikan Mendag," jelas Pimpinan Komisi VI DPR RI Faisol Reza, mengutip dari siaran resmi Kementerian Perdagangan, Rabu (8/6/2022).

Baca Juga: Sentil Luhut Soal Minyak Goreng, Omongan DPR Nyelekit: Jangan Cuma Gagah-gagahan PHP!

Pagu tersebut terdiri atas program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp485 miliar, program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp377,67 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp1,278 triliun.

Anggaran tersebut untuk membiayai pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan bantuan sarana perdagangan, hingga penyelenggaraan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) baru. Anggaran juga digunakan untuk pemindahan kantor perwakilan perdagangan di luar negeri, serta kegiatan promosi di luar negeri pascapandemi di beberapa lokasi.

Penambahan anggaran juga untuk dipakai menyelenggaraan akademi metrologi, peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur Kementerian Perdagangan, peningkatan pelayanan kalibrasi, peningkatan pelayanan pengujian mutu barang, peningkatan tertib ukur, pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen. Juga dibuat standardisasi dan pengendalian mutu, sosialisasi, edukasi, literasi perdagangan berjangka komoditas, serta revitalisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR juga mendesak Kementerian Perdagangan agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Baca Juga: FPI Reborn Dukung Anies Baswedan, Rocky Gerung Sorot Ganjar Pranowo: Orang Tahu Ini Kerjaannya...

Menanggapi hal tersebut, Mendag Lutfi memastikan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung program prioritas nasional. Prioritas tersebut yaitu memperkuat ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Untuk itu, Kemendag telah menyusun sasaran strategis 2023 yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah.

Sasaran strategis Kemendag 2023 terdiri dari mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan; mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang tertib serta bertanggung jawab; meningkatkan pasar produk dalam negeri; mengoptimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; meningkatkan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa; serta meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Dalam kesempatan tersebut, Mendag Lutfi juga menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan terus memantau ketersediaan barang dan perkembangan harga kebutuhan pokok secara harian. Pemantauan dilakukan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP).

Baca Juga: Gak Terima Seniornya Dicap FPI dan Radikal, Denny Siregar Diajak Duel Lagi!

“Dibanding setelah Lebaran, terpantau harga sejumlah komoditas tercatat stabil dan mengalami penurunan,” jelas Mendag Lutfi.

Harga beras terpantau stabil berada di kisaran 10.500/kg untuk medium dan Rp12.500/kg untuk premium. Daging sapi terus turun di kisaran Rp135.000/kg dari harga tertinggi Rp149.500/kg. Penurunan ini diikuti daging ayam yang turun 8 persen menjadi Rp37.400/kg dari Rp41.500/kg. Sementara bawang putih turun 3,89 persen menjadi Rp32.100/kg dan gula pasir stabil di harga Rp14.700/kg.

Mendag Lutfi menambahkan, Kemendag pun mencermati beberapa barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Komoditas tersebut di antaranya tepung terigu, telur ayam ras, bawang merah, kedelai, cabai merah keriting cabai, dan merah besar.

Baca Juga: Tak Sudi Dukung Anies Walau Sama Turunan Yaman, Tokoh Ini Sebut Aksi FPI Reborn Coba Tutup Aib!

Anggota Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade juga memuji kebijakan yang dibuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam menjaga stabilitasi harga minyak goreng. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang sebelumnya sempat dicabut lalu diberlakukan kembali oleh Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi positif.

Sumber: genpi.co