Kritisi Rekomendasi MUI Cabut PSN di PIK 2, Majelis Ulama Nusantara Akan Gelar Munas: Kami Dukung PSN PIK 2!

POLHUKAM.ID - Majelis Ulama Nusantara (MUN) bersiap untuk menggelar musyawarah nasional di Jakarta pada 26-27 Februari 2025. 

Rencananya, perkumpulan tersebut akan menghadirkan seratus peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Pendiri MUN KH Rakhmad Zailani Kiki menegaskan, MUN akan memulai gerakan ulama yang lebih mengedepankan tabayun dan menjadi mitra semua pihak baik dari unsur pemerintah dan swasta. 

“Ini genre baru gerakan ulama. Kita akan memulai gerakan yang menjadi bridging atau jembatan kepada semua pihak termasuk pemerintah dan swasta,” ujar Kiai Kiki saat berbincang dengan lewat sambungan telepon, Rabu (12/2/2025). 

Kiai Kiki mengatakan, MUN dilatarbelakangi oleh sikap kritis beberapa ulama terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang mengeluarkan rekomendasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.  

“Rekomendasi ini blunder untuk ulama dan untuk umat,” ujar Kiai Kiki.

Dia menjelaskan, bukan menjadi ranah bagi MUI Pusat untuk mencabut PSN di PIK 2. 

Terlebih, ujar dia, PSN yang bermasalah bukan sebatas di PIK 2. Dia mengatakan, dari sebanyak 223 PSN yang bergulir, sebagian diantaranya bermasalah. 

Menurut Kiai Rakhmad, banyak Proyek Strategis Nasional memberi kemaslahatan kepada masyarakat setempat. 

Seharusnya, ujar dia, MUI Pusat mengeluarkan rekomendasi berisi pencabutan terhadap PSN yang bermasalah, bukan merujuk kepada proyek swasta yang sebenarnya juga berbeda dari PSN.

“Tanah Perhutani PSN ini sudah saya datangi itu. MUI Pusat belum tabayun. Mereka cuma buat tim untuk menyelidiki. Masalah ini kan jadi pegangan buat orang-orang yang berkonflik dengan Agung Sedayu Group,” ujar dia.

Dia pun menegaskan, Munas MUN tidak hanya mengulas seputar PSN di PIK 2. 

Menurut dia, Munas MUN akan merespons banyak permasalahan bangsa yang kini menjadi isu nasional. 

“MUN lahir untuk mendukung PSN yang memberikan maslahat,” kata dia. 

Kiai Rakhmad mengaku akan mengundang MUI dalam munas tersebut. 

Menurut dia, pihak MUN ingin mendengar penjelasan dari MUI seputar rekomendasi pencabutan terhadap PSN di PIK 2. 

Dia pun menegaskan, kehadiran MUN tidak ingin menjadi pesaing MUI. 

Meski demikian, ujar dia, posisi MUN berada sejajar dengan MUI sebagai sebuah perkumpulan. 

Dia mengatakan, MUN akan menjadi alternatif kemitraan ulama dengan berbagai stakeholder bangsa.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak kepada pemerintah RI untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi menegaskan, proyek PSN di PIK 2 harus dicabut.

Pasalnya, ia menilai, proyek tersebut menzalimi rakyat. 

"Banyak mudaratnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu. Kalau dia hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan," kata Masduki di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025

Mantan juru bicara Wapres KH Ma'ruf Amin tersebut menjelaskan,  pencabutan PSN di PIK 2 ini merupakan substansi singkat dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu. 

Masduki menyampaikan, hal itu juga merupakan kebenaran yang harus ditegakkan.

Pasalnya, MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudarat dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat. 

Masduki menekankan, MUI turut memperhatikan persoalan kontroversi PIK 2. Sebab, hal itu juga menjadi permasalahan umat karena sudah menyalahi aturan pelaksanaannya.

"Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI," ujar Masduki.

Oleh karena itu, Masduki menyatakan, MUI kini sedang memperkuat jejaring dan koordinasi dalam upaya menolak kelanjutan PSN di PIK 2. 

Langkah itu perlu dilakukan karena PIK 2 merupakan proyek swasta.

Sumber: Republika