POLHUKAM.ID - Gerakan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia merupakan bom waktu.
Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi menjalankan kekuasaan dengan korup.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menanggapi maraknya gerakan massa agar aparat penegak hukum mengadili Jokowi
"Gerakan yang muncul terkait desakan mengadili Jokowi ini bagian dari bom waktu, di mana selama ini Jokowi sudah menjalankan kekuasaan secara korup, tidak saja soal uang, tetapi juga terkait sistem,” kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 9 Februari 2025.
Dedi mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali meningkat.
"Jokowi layak diperiksa atas keterlibatannya membangun sistem nepotisme dan koruptif, yang membuat negara dan pemerintah alami kekacauan,” kata Dedi.
Ia mengurai sejumlah kebijakan koruptif Jokowi terhadap sistem politik di Indonesia, di antaranya, perubahan konstitusi terkait pilpres dan proyek strategis nasional alias PSN.
“Termasuk ancaman Indonesia alami defisit anggaran karena kebijakan Jokowi yang tidak terukur,” kata Dedi.
Akibat sistem yang korup tersebut akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto kena imbasnya.
"Penghematan besar-besaran Prabowo menandai jika Jokowi membuat sistem keuangan nasional kita di ambang kebangkrutan,” tutup Dedi.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Tampang Aiptu Lilik Cahyadi, Oknum Polisi Polres Pacitan Diduga Perkosa Tahanan Wanita di Dalam Sel
Viral Oknum Anggota Polisi di Subang Sebut Seniman Itu Murahan, Kini Minta Maaf Ngaku Khilaf
Oknum Militer Diduga Sudah Keluar Barak dan Mulai Masuk ke Kampus, Benarkah UU TNI Jadi Alat Intervensi?
Ini Sosok Tahanan Wanita yang Diduga Dirudapaksa Oknum Polisi Polres Pacitan, Masih 21 Tahun