Duit Negara Menipis, Anggaran Dihemat Rp306 Triliun, Ekonom: Sudah Betul Proyek IKN Disetop!

POLHUKAM.ID - Tak bisa dipungkiri, keuangan negara saat ini, sedang tak baik-baik saja. 

Anggaran kementerian dan lembaga (K/L), ramai-ramai dipangkas. Anggaran pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), diblokir.

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijiyanto Semirin sangat mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunda pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Itu memang keputusan yang tepat," kata Wijayanto, Jakarta, dikutip Kamis (6/2/2025).  

Alasannya, kata Wijayanto, perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula dijadwalkan pada Januari 2025, mundur ke April 2025.

Dan, tidak tertutup kemungkinan mundur lagi sampai waktu tak terbatas. Wajarlah, memindahkan ribuan ASN dari Jakarta ke IKN, perlu anggaran besar.

"Situasi fiskal saat ini, memang sedang sulit. Ini mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas. Termasuk menunda kelanjutan IKN," paparnya.

Sejak awal, Wijayanto mengkritik megaproyek IKN sebagai program yang hanya mahal diongkos. 

Sementara dampak ekonominya bagi daerah apalagi level nasional, sangatlah minimalis.

Sangat wajar jika proyek IKN harus ditunda.

"Program mahal yang minim manfaat, seperti IKN, sangat layak untuk ditunda," kata Wijayanto.

Celakanya, lanjut Wijayanto, megaproyek IKN yang menjadi legacy Presiden Jokowi, tak laku di mata investor. 

Akibatnya, anggaran pemerintah akan selalu dirongrong penyelesaian pembangunan IKN yang investasinya Rp466 triliun.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menerangkan, anggaran pembangunan IKN diblokir. 

Alhasil, progress anggaran IKN pada tahun ini, belum bisa disampaikan.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih? Anggarannya enggak ada," kata Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menteri Dody memaklumi, anggaran negara saat ini, difokuskan untuk merealisasikan sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia pun berkelakar, salah satunya adalah program makan siang untuk menteri. 

"Progressnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody yang dikenal suka guyon itu.

Dody menyebut, progres realisasi anggaran untuk IKN per 31 Desember 2024, mencapai Rp40,29 triliun.

Anggaran itu meliputi pengadaan sumber daya air Rp1,45 triliun dan bina marga Rp18,32 triliun. Kemudian, Cipta Karya Rp12,09 triliun dan perumahan Rp8,43 triliun.

Dody mengungkap, kementeriannya memotong anggaran dalam rangka efisiensi hingga Rp81,38 triliun. 

Pemangkasan bentuk eksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. 

Awalnya pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun. Setelah disunat Rp81 triliun, pagunya tersisa Rp29,57 triliun.

Sumber: Inilah