Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, memberikan tanggapan terhadap reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Dalam perombakan tersebut, dua menteri dari PDIP, yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, turut terkena imbas. Selain itu, ada kabar bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dan Menseskab Pramono Anung—yang juga merupakan kader PDIP—akan mengikuti jejak serupa.

Deddy menilai bahwa tindakan Jokowi adalah bentuk politik kotor untuk melindungi kepentingan dan posisi politik dinastinya. Dia merasa tidak ada alasan etis, substansial, atau teknis-birokrasi yang dapat membenarkan reshuffle menjelang akhir masa jabatan Jokowi. Menurutnya, Jokowi sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi Prabowo dalam lima tahun ke depan.

Deddy juga menilai bahwa penggantian Menkumham Yasonna Laoly adalah bagian dari agenda politik untuk meloloskan UU MD3 dengan tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat posisi Partai Golkar, yang sudah berada di bawah kendali Jokowi, sehingga dapat menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini akan mempermudah Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah serta memperlemah PDIP.

Kedua, reshuffle ini akan mempermudah Jokowi dalam membagi-bagikan jabatan di internal Partai Golkar, sehingga gejolak internal Golkar dapat diredam. Ketiga, reshuffle ini bertujuan untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan mengadakan kongres atau muktamar sebelum Pilkada, agar mereka tunduk dalam pilkada dan penyusunan pengurus berikutnya.

Deddy menambahkan bahwa pergantian Menteri ESDM juga memiliki motif politik, yaitu untuk menguasai konsesi tambang dan mengendalikan pemilik tambang yang terkait dengan dinasti Jokowi. Hal ini dianggap penting untuk pendanaan politik ke depan, mengendalikan ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi. Menteri Arifin Tasrif yang dikenal tegas dalam menentang tambang liar dan penyelundupan nikel dinilai bertentangan dengan kepentingan dinasti Jokowi.

Deddy menegaskan bahwa reshuffle ini merupakan "triangle political game": menghadapi Prabowo, melemahkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Menurutnya, alasan lain di balik reshuffle tersebut dianggap tidak lebih dari sekadar omong kosong.

Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa PDIP tidak memiliki rencana untuk menarik kader dari kabinet karena komitmen partai untuk memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019. PDIP merasa memiliki kewajiban moral dan etis untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan Presiden. Satu-satunya alasan untuk menarik kader adalah jika Presiden sendiri yang memutuskan untuk mengusir kader PDIP dari kabinet.