SILANEWS-Tersedianya secara tepat waktu logistik Pemilu 2024, yaitu perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, menjadi bagian penting untuk terselenggaranya pesta demokrasi itu.
Tantangan maupun kendala pengiriman logistik Pemilu 2024 tersebut (jauhnya jarak tempuh sampai ke tujuan, kesulitan dan bahaya yang dihadapi di perjalanan) harus dicarikan pemecahannya, terlebih untuk kawasan timur Indonesia.
Meski menghadapi kendala yang tidak ringan, Kapolda Papua - Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri memastikan pengamanan distribusi logistik Pemilu 2024 akan dilakukan pihaknya bersama TNI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.
Baca Juga: Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 dan Pesan Menkeu Untuk Tingkatkan Layanan pada Jajaran Ditjen Imigrasi
"TNI, Polri siap membantu bila KPU mengalami kendala dalam pendistribusian logistik," jelas Kapolda Irjen. Pol. Mathius, Senin (29/1/24).
Kapolda menjelaskan, di wilayah Papua memang terdapat lokasi yang sulit dijangkau akibat cuaca buruk, salah satunya untuk menuju ke Kabupaten Mamberamo Raya.
Di daerah tersebut, rawan air sungai meluap, dan untuk sampai ke sana mengharuskan berjalan kaki selama dua hingga tiga hari.
Selain itu, ada juga pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudera Pasifik, sehingga memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena gelombang bisa mencapai dua meter.
Namun, saat ini Polda Papua memiliki dua kapal patroli yang disiagakan di Jayapura, sedangkan untuk pesawat atau helikopter berada di bawah kendali Kodam XVII/Cenderawasih.
"Yang pasti, bila KPU mengalami kesulitan saat mendistribusikan logistik dan meminta bantuan ke TNI dan Polri; maka kami siap membantu," ungkap Kapolda. (SH)***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: silanews.com
Artikel Terkait
Ini Sosok Tahanan Wanita yang Diduga Dirudapaksa Oknum Polisi Polres Pacitan, Masih 21 Tahun
Pria Asal Bekasi Beberkan Pengalaman Jadi Admin Judol di Kamboja, Ada Teman yang Disetrum
[INFO] Wapres Gibran Ajak Generasi Muda Berani Buat Terobosan: Harus Bisa Beradaptasi & Manfaatkan Peluang!
Menag Geram, Jan Hwa Diana Tega Potong Gaji Karyawan Jika Pergi Salat Jumat