Legislator PKS: Pemerintah Berlebihan Libatkan KSAD untuk Urusi Minyak Goreng

Seharusnya, menurut Mulyanto, yang lebih penting adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukannya pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

Baca Juga: Pemeirntah Klaim Larangan Ekspor CPO Berhasil Turunkan Minyak Goreng

"Terlalu berlebihan kalau Kasad ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima.

Lebih lanjut ia menyebut sebaiknya pemerintah jangan bingung dalam mengatasi permasalahan minyak goreng. Hanya libatkan pihak kepolisian saja untuk menindak pihak-pihak yang dianggap menjadi akar permasalahan migor.

"Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung, ke pasar-pasar," ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga menegasakan pemerintah sebaiknya terapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan sekaligus kemahalan migor. Bukan malah menggunakan  pendekatan pertahanan keamanan yang malah menimbulkan ketakutan, katanya.

Baca Juga: KPPU Merespons Soal Pencabutan Subsidi Minyak Goreng

Pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.  Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," pungkas Mulyanto. 

KSAD Dudung Lakukan Sidak

Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman sempat turun langsung untuk mengawasi harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/6/2022). Itu dilakukan sebagai respons dari arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. 

Angkatan Darat diperintah Luhut untuk membantu pemda serta kepolisian, terkhusus di Pulau Jawa dan Bali untuk mengawasi ketersediaan dan harga minyak goreng.

Sumber: suara.com