Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak 'Jor-joran' Dalam Membangun IKN

- Minggu, 17 Desember 2023 | 13:01 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak 'Jor-joran' Dalam Membangun IKN

KIAT INDONESIA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menilai urusan perut rakyat jauh lebih penting ketimbang proyek-proyek mercusuar. Karena itu, ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak ‘keukeuh’ dan jor-joran membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Amin, pemerintah tidak perlu memaksakan penggunaan APBN dengan mengobral insentif untuk pembangunan IKN, termasuk insentif pajak. Pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, serta memprioritaskan rakyat dalam pemulihan ekonomi lebih mendesak.

Baca Juga: PT Swarna Dwipa Kembali Diganjar Penghargaan Pengembang Rumah Subsidi Terbaik se-Indonesia

“Pemerintah merilis tingkat pertumbuhan ekonomi sangat baik, namun hal itu tidak dirasakan rakyat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya pupuk bagi petani, dan naiknya biaya kebutuhan lainnya terus membebani rakyat,” ungkapnya, Minggu 17 Desember 2023.

Ia menambahkan, Pemerintah memang menggelontorkan dana untuk program bantuan sosial, namun itu hanya menyasar pada 20 persen kelompok masyarakat terbawah. Sementara berbagai insentif yang dikeluarkan, termasuk subsidi kendaraan listrik dinilai terlalu terfokus untuk 10 persen kelompok masyarakat teratas.

Baca Juga: Aspirasi Tak Disahuti PT SKS, Warga Desa Lalimbue Bakal Blokade Jalan Usaha Tani

Sementara itu, kalangan kelas menengah bawah yang rentan jatuh menjadi kelompok miskin, harus bergulat melawan kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Bank Dunia memperkirakan sebanyak 40 persen penduduk Indonesia tergolong rentan untuk bisa jatuh miskin sewaktu-waktu.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) merilis data Survei Konsumen per Oktober 2023 yang menunjukkan banyak warga Indonesia harus menggunakan tabungannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BI tencatat rasio tabungan terhadap pendapatan per Oktober 2023 turun jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi Covid-19 atau Oktober 2019.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan PM Kishida Bahas Kerja Sama di Bidang Mineral Kritis Hingga Isu Palestina

“Jika kondisi perekonomian rakyat tak juga membaik, sampai kapan mereka mampu bertahan?” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut Amin mengatakan, kelompok menengah ini memang bukan warga miskin, namun kondisinya rentan. Guncangan akibat melambungnya harga-harga bahan pokok yang terus menerpa sepanjang tahun 2023, mendorong mereka ke tubir jurang kemiskinan.

Fenomena meroketnya jumlah pinjaman online (pinjol) di Indonesia menunjukan tingginya tekanan hidup yang dirasakan masyarakat. Hingga Agustus 2023 saja, tercatat jumlah pinjaman online sudah mencapai Rp20,53 triliun.

Baca Juga: Komisi Informasi Sultra dan UMK Teken MoU Pengembangan Kemitraan Institusional

“Mayoritas pinjaman nilainya Rp500 ribu – Rp 1 juta. Setiap bulan mereka berganti-ganti sumber pinjaman (aplikasi pinjol). Hal itu menunjukan praktik gali lubang tutup lubang. Ini tentu berisiko gagal bayar,” beber Amin.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kiatindonesia.com

Komentar