"Kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?" kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (28/5). Baca Juga: Jokowi Sendiri Sebut Syafii Maarif Bapak Bangsa, Jubirnya HRS: Saya Kurang Paham Soal Perjuangannya
Hasto menuturkan, konstitusi presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan. Presiden diberi tugas untuk melakukan evaluasi dan menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya.
"Jadi kita tidak perlu meributkan hal itu, mari kita bangun energi positif bagi bangsa dan negara daripada membahas hal-hal yang belum tentu pasti dan menjadi ruang lingkup presiden," ujarnya.
Bagi PDIP, berpartai harus siap menghadapi segala kondisi, termasuk reshuffle. Ia mengatakan mengocok ulang kabinet hanya bisa terjadi di atas kehendak presiden.
PDIP tidak percaya ketika hal tersebut dilakukan misalnya (reshuffle), itu melalui proses evaluasi atas kinerja menterinya dan kemudian presiden berupaya untuk meningkatkan kinerja unjuk kinerja tersebut mampu menghasilkan hasil yang baik yang akan datang. sikap PDIP Perjuangan,” jelasnya.
Sumber: m.republika.co.id
Artikel Terkait
Agar Petani Tidak Rugi, Prabowo Minta Bulog Wajib Beli Gabah Rp 6.500 Per Kilogram
LHKPN Raffi Ahmad, Harta 1 Triliun, Punya 45 Tanah dan 23 Kendaraan
Nelvin Ndruru, Bocah 10 Tahun di Nias Selatan, Menjadi Korban Penyiksaan oleh Keluarga Ayah
PSSI Rencana Undang Timnas Belanda Untuk Melawan Timnas Indonesia