Baru-baru ini, dia ditugaskan untuk menyelesaikan sengkarut stok dan harga minyak goreng.
“Akan rawan konflik kepentingan dan bisa abuse of power,” kata Ujang dilansir dari GenPI.co, Kamis (26/5).
Selain itu, pejabat negara yang merangkap banyak jabatan tidak baik di mata publik.
Publik akan melihat adanya sosok yang diistimewakan dalam kabinet pemerintahan.
“Memberi kekuasaan dan kewenangan yang banyak ke satu orang itu tak bagus,” ujarnya.
Pemberian tugas yang berlebihan kata dosen Universitas Al Azhar itu menandakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak percaya kepada para menterinya.
“Seolah-olah tak ada lagi anak bangsa yang hebat, sehingga semua urusan diserahkan kepada Luhut,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah juga berpendapat yang senada.
“Hampir semua pejabat menteri kita punya bisnis, jadi sulit memang untuk tidak konflik kepentingan,” kata Piter dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Jokowi kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Luhut mengatakan, dia mendapat tugas khusus dari Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.(*)
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Agar Petani Tidak Rugi, Prabowo Minta Bulog Wajib Beli Gabah Rp 6.500 Per Kilogram
LHKPN Raffi Ahmad, Harta 1 Triliun, Punya 45 Tanah dan 23 Kendaraan
Nelvin Ndruru, Bocah 10 Tahun di Nias Selatan, Menjadi Korban Penyiksaan oleh Keluarga Ayah
PSSI Rencana Undang Timnas Belanda Untuk Melawan Timnas Indonesia