Luhut Disindir 'Menko Minyak Goreng'

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra merinci catatan terkait penunjukan Luhut.

Pertama, rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun.

Jadi, rakyat tidak terpaksa beli minyak goreng curah dengan harga yang bahkan di atas harga minyak goreng dalam kemasan sebelum kisruh ini terjadi.

"Mau Menko mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga,"

"Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari Rp18.000 ke 17.000 ribu. Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar Rp13.000-14.000," tandasnya.

Kedua, hak prerogatif Presiden sebenarnya, untuk menugaskan siapapun untuk bisa membereskan permasalahan di kabinet. Terutama yang berdampak bagi masyarakat banyak. Karena tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden.

"Tidak ada menteri yang sukses atau gagal, yang ada presiden yang sukses atau gagal," sindirnya.

"Ketiga, hanya saja, di sisi lain, ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet. Mismanajemen yang mendalam. Karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait, dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya. Ada roda organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tentu harus ada evaluasi terkait kinerja menteri terkait," tandasnya.

Apalagi, lanjut Herzaky, terkait tiap permasalahan besar yang muncul, selalu diserahkan kepada Luhut untuk menanganinya.

"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," tegasnya.

"Tentunya ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," tandasnya.

Sumber: rm.id