Sempat Diundang Panji Gumilang, Amien Rais Sebut Al-Zaytun Produk Orde Baru

POLHUKAM.ID - Amien Rais mengaku pernah diajak Panji Gumilang datang ke pondok pesantren Al-Zaytun. Kala itu, Amien Rais yang sedang menjabat Ketua MPR, menolak undangan tersebut.

"Waktu saya Ketua MPR, didatangi Panji Gumilang ini, dia mengundang saya secara betul-betul, minta-minta saya [mengatakan], 'datanglah Pak Amien, Pak Amien sudah ketinggalan, karena tokoh-tokoh teman Pak Amien sudah pada berdatangan'," kata Amien ditemui saat menjadi khatib Salat Idul Adha di Jalan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Rabu (28/6).

"Waktu itu saya punya intuisi, sepertinya kurang sreg," imbuh Amien yang menjabat Ketua MPR pada 1999 hingga 2004.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu menilai bahwa Ponpes Al-Zaytun merupakan produksi dari orde baru dan ada pihak yang memang memelihara serta mendanai secara khusus aktivitas di pesantren. Dia tak menyebut rinci identitas dari pihak yang dimaksud.

"Jadi kalau saya sederhana melihatnya, ini memang produksi dari orde baru ya. Jadi caranya melihat mudah sekali, Wattini Wazzaitun, Masjid At-Tin dan pesantren Zaytun. Saya kira sama, sponsornya," kata Amien.

Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap ponpes tersebut.

"Sebaiknya dilarang segera lah," ujar dia.

Amien juga berharap ponpes tersebut diambil alih agar ajarannya tidak lagi menyimpang.

"Saya kira cepat saja. Kasus itu diselesaikan, ditutup. Kemudian, saya kira asetnya gak usah diambil alih ya tapi dibuat pesantren yang menurut ulama ulama, MUI, ulama-ulama NU yang pasti lebih tau agama daripada Panji Gumilang," ucap dia.

"Juga ulama Muhammadiyah, Persis, wasliah, dan lain sebagainya itu diminta bersama-sama meneruskan pesantren yang lurus, yang istikamah, yang tidak menyeleweng," tandas dia.

Tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, telah bertemu dengan Panji Gumilang untuk mempertanyakan polemik yang terjadi terkait Al-Zaytun.

Jawaban Panji Gumilang telah diterima tim investigasi dan diserahkan ke Kemenko Polhukam. Menko Polhukam, Mahfud MD, pun mengisyaratkan ada masalah terkait ponpres tersebut, baik pidana maupun administrasi.

Sumber: kumparan