Masyarakat Jadi Ribut, DPR Minta Jokowi Kaji Ulang Kebijakan Ekspor Pasir Laut

POLHUKAM.ID -Elite Partai NasDem, Yessi Melania turut menyuarakan kritikannya akan kembali dibukanya ekspor pasir laut oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya meminta kebijakan tersebut dikaji ulang dengan melibatkan elemen masyarakat guna menunjukkan adanya transparansi terkait hal tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ini menilai langkah ini penting mengingat risiko rusaknya ekosistem laut yang dapat ditimbulkan sebagai efek dari dibolehkannya kebijakan kontroversial ini.

“Regulasi ini kami pikir harus melibatkan lintas kementerian/lembaga. Mohon jadi perhatian KKP untuk dikaji ulang dan mendorong adanya pelibatan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara Liberte, Rabu (14/6/2023).

Di sisi lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya membatasi izin ekspor pasir laut hanya untuk yang berasal dari sedimentasi, hal ini karena adanya larangan dari Kementerian Perdagangan.

"Kebijakan ekspor pasir laut merupakan kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Dalam hal ekspor pasir laut sesuai PP 26 tahun 2023 akan dibuka maka Kementerian KPP harus berkoordinasi antara lain dengan Kementerian Perdagangan mengingat sesuai dengan regulasi perdagangan, pasir laut merupakan komoditas yang dilarang untuk ekspor," jelas Arifin.

Sumber: suara