Banyak pihak melihatnya sebagai langkah politis. Pengamat politik Ujang Komarudin pun setuju dengan hal itu. Namun, dia menilai hal itu sangat wajar karena Anies memang seorang politikus.
"Langkah politis itu tidak semuanya buruk. Jangan dimaknai buruk. Kalau memang itu bagian dari aspirasi dari tenaga honorer dari seluruh Indonesia, ya memang harus disampaikan," ucap Ujang, mengutip JPNN.com, Jumat (8/7).
Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini menganggap rencana Anies bersama gubernur lain untuk menemui Jokowi dan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bisa saja memang karena banyaknya keluhan dari honorer.
"Apa yang dilakukan Anies menjadi langkah politis bisa jadi memang aspirasi tenaga honorer yang ada, yang hari ini nasibnya tidak jelas," katanya.
Ujang berharap pertemuan APPSI dengan Jokowi bisa membuahkan hasil yang baik bagi nasib tenaga honorer. "Bagaimanapun, nasib honorer di seluruh Indonesia harus bisa diselesaikan. Harus dicari jalan keluarnya dalam hal ini presiden karena dia punya kekuasaan, kewenangan untuk tenaga honorer itu," tambahnya.
Diketahui, KemenPAN-RB berencana menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Sebagai gantinya, tenaga honorer ini akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan. Penghapusan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber manusia (SDM) ASN yang lebih profesional dan sejahtera.
Lantaran hal ini, Ketua APPSI Anies Baswedan berencana membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Jokowi dan MenPAN-RB. Rombongan yang dipimpin Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.
Sumber: m.jpnn.com
Artikel Terkait
Diduga Suruh Pasien Buka Baju, Dokter AY Dinonaktifkan dari Persada Hospital Malang
Tampang Muhammad Azwindar Eka Satria, Dokter PPDS UI Ditangkap Gegara Rekam Mahasiswi Mandi
Ternyata Hotman Paris yang Kasih Ide di Balik Pria Ngaku Ayah Biologis Anak Lisa Mariana
Bikin Melongo, Pengemis Lansia di Bondowoso Raup Rp600.000 per Hari dan Sudah Haji