Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, rencana itu memang sangat politis. Hal itu pun dinilainya wajar karena Anies memang seorang politikus. Meski begitu, langkah membahas nasib honorer itu dinilainya sebagai hal yang baik.
"Langkah politis itu tidak semuanya buruk. Jangan dimaknai buruk. Kalau memang itu bagian dari aspirasi dari tenaga honorer dari seluruh Indonesia, ya memang harus disampaikan," ucap Ujang saat dihubungi JPNN.com, Rabu (6/7).
Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini menjelaskan, bisa saja rencana Anies bersama gubernur lain menemui Jokowi dan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memang karena banyaknya keluhan dari honorer.
"Apa yang dilakukan Anies menjadi langkah politis bisa jadi memang aspirasi tenaga honorer yang ada, yang hari ini nasibnya tidak jelas," katanya. Ujang berharap pertemuan APPSI dengan Jokowi bisa membuahkan hasil yang baik bagi nasib tenaga honorer.
"Bagaimanapun, nasib honorer di seluruh Indonesia harus bisa diselesaikan. Harus dicari jalan keluarnya, dalam hal ini presiden karena dia punya kekuasaan, kewenangan untuk tenaga honorer itu," tambahnya.
Diketahui, KemenPAN-RB berencana menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Sebagai gantinya, tenaga honorer akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan. Penghapusan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) ASN yang lebih profesional dan sejahtera.
Lantaran hal ini, Ketua APPSI Anies Baswedan berencana membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Jokowi dan MenPAN-RB. Rombongan yang dipimpin Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.
Sumber: jpnn.com
Artikel Terkait
Ngaku Bisa Keluarkan Makhluk Halus, Dukun di Lampung Perkosa Pasiennya
Dua Keponakan Jokowi Pejabat di Pertamina, Apakah Ada Hubungannya dengan Gaduh LPG 3Kg?
Best UK Proxy: Unlock a World of Opportunities with Secure and Reliable Browsing
Gibran Sering Buat Konten Bersama Anak Sekolah, Publik Curiga: Prospek Buat 2029?