Baik Pemprov DKI maupun pihak terkait lainnya menyatakan perlu adanya langkah untuk memerangi pembajakan buku.
"Perlu adanya suatu gerakan bersama di masyarakat untuk tidak membeli buku bajakan di pasar," kata Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat konferensi pers IPA World Congress di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/5).
Pasalnya, aktivitas pembajakan buku memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek. Selain merugikan penulis dan penerbit, aktivitas ini juga akan berdampak pada perekonomian negara.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ikatan Penerbit Seluruh Indonesia (IKAPI) Arys Hilman. Dia menyatakan aktivitas pembajakan buku akan membuat industri buku berhenti bergerak. "Ekosistemnya rusak. Kalau ekosistemnya rusak, ekonomi terdampak dan tidak akan hadir buku-buku yang baik di Indonesia," ujar dia.
Terkait hal ini, dia menegaskan upaya penghentian pembajakan buku juga membutuhkan peran masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa aktivitas pembajakan buku merupakan sesuatu yang perlu diperangi.
"Selama kesadaran masyarakat tidak ada, masalah ini [pembajakan buku] akan terus ada," tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Chief Jakarta Book City Laura Bangun Prinsloo. Dia menyebut edukasi juga merupakan aspek penting yang perlu digencarkan selain tentang regulasi yang mengatur tentang aktivitas pembajakan buku.
"Misalnya diĀ marketplace, pembeli pasti akan memilih yang lebih murah. Masalahnya, terkadang orang mengira produk itu cetak ulang, padahal bukan. Ini yang penting untuk bagaimana caranya mengedukasi publik," terang Laura.
Meski bukan perkara yang mudah, Laura menyatakan akan terus menggaungkan kampanye menentang pembajakan buku, termasuk melalui pembahasan pada IPA World Congress November mendatang.
"Memang bukan suatu hal yang gampang, tapi ini menjadi salah satu topik dalam pembahasan IPA Congress. Bagaimana kita bisa belajar menangani problem ini dari negara-negara lain," pungkasnya.
Sumber: bali.jpnn.com
Artikel Terkait
Geng Solo, Geng Trunojoyo, dan Oligarki
IJAZAH JOKOWI: Api Dalam Sekam Tak Pernah Padam, Deretan Penggugat Makin Panjang
Asas Hukum Pembuktian Afirmatif & Negatif: Polemik Ijazah Eks Presiden Joko Widodo
Strategi Pembersihan Senyap di Kabinet Warisan Jokowi