Langkah Anies Baswedan pun mendapat dukungan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penghapusan honorer menjadi salah satu pembahasan pada pertemuan APPSI di Bali pada 9-11 Mei 2022.
"Menjadi keputusan bersama gubernur se-Indonesia untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat," ujar Mahyeldi, dilansir dari JPNN.com, Kamis (23/6).
Mahyeldi pun mengungkap rencana Ketua APPSI Anies Baswedan membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Jokowi dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
Menurut dia, rombongan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.
"Namun, apa pun hasil keputusan dari pertemuan APPSI dengan pemerintah pusat itu nanti, Pemprov Sumbar akan mengikuti sepenuhnya," ujar tuturnya.
Mantan wali kota Padang itu mengakui penghapusan honorer pada 2023 pasti berefek pada kinerja pemerintahan, karena jumlah pegawai non-ASN di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 12 ribu orang.
Belum lagi efek dominonya, karena honorer rata-rata telah berkeluarga sehingga dampak penghapusan bakal dirasakan oleh keluarga mereka.
"Karena dampaknya akan sangat besar, maka kami berupaya mencarikan solusi untuk meminimalkan efek itu. Solusi itu sebagai langkah antisipasi jika rencana tersebut tetap dilaksanakan," paparnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Wanita Hamil Dimutilasi Kekasih Sendiri di Serang, Jasad Ditemukan Membusuk di Sawah
Polemik Terkait Pemberian Gelar Pahlawan Bagi Soeharto, Mensos Pastikan Akan Ikuti Usulan Rakyat
Parah! Oknum Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta Dilaporkan atas Dugaan Pelecehan Seksual: Alat Kelamin ke Bahu Korban hingga Raba Payudara
Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Tangkap Kurir 10 Kg Sabu di PIK