Menurut dia, Partai Ummat sampai saat ini tidak memandang ada sesuatu yang salah dari politik identitas.
"Justru harus dibikin beridentitas dan jelas 'jenis kelaminnya'," ujar Mustofa kepada GenPI.co, Kamis (23/6).
Menurutnya, keberadaan politik identitas juga tidak ada larangannya di negara demokrasi mana pun. Diia menerangkan bahwa di seluruh dunia justru banyak partai politik yang beridentitas.
Dengan adanya identitas, kata Mustofa, masyarakat justru terbantu. "Kalau ada pihak yang tidak suka politik identitas, ya silakan. Tanpa perlu melarang pihak lain," ungkapnya.
Sementara itu, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi sebelumnya juga mempertanyakan apa yang salah dari politik identitas. Dia mengatakan, sebagian besar mengasosiasikan politik identitas dengan agama.
Padahal, menurutnya, dengan moral dan agama, politik memiliki arah serta tujuan. "Politik yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama adalah politik yang adiluhung," tegasnya.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan tentang adanya politik identitas. Beberapa bahkan berani mengasosiasikan politik identitas dengan sosok Anies Baswedan.
Salah satu yang ikut berkomentar tentang hal itu ialah Ketua Umum Persatuan Muda-Mudi Jakarta (PPJ) Heru Pangestu. Dia dengan gamblang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai aktor utama politik identitas.
Heru juga mengaitkan terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilgub 2017 karena alasan SARA. Menurutnya, kondisi buruk itu makin diperparah karena alasan politik identitas tersebut.
"Situasi dan suhu memanas akibat politik SARA. Semoga 2024 tidak ada lagi kejadian yang serupa pada 2017," katanya, belum lama ini.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
[INFO] Wapres Gibran Ajak Generasi Muda Berani Buat Terobosan: Harus Bisa Beradaptasi & Manfaatkan Peluang!
Menag Geram, Jan Hwa Diana Tega Potong Gaji Karyawan Jika Pergi Salat Jumat
Bangun tidur tetiba pengin masuk Islam, Marcell Darwin ungkap reaksi ibunya yang berdarah Jerman
Viral Video Warga Bongkar Sarang Tikus di Balik Keramik Berisi Uang Tunai Rp22 Juta