Menurut dia, Partai Ummat sampai saat ini tidak memandang ada sesuatu yang salah dari politik identitas.
"Justru harus dibikin beridentitas dan jelas 'jenis kelaminnya'," ujar Mustofa kepada GenPI.co, Kamis (23/6).
Menurutnya, keberadaan politik identitas juga tidak ada larangannya di negara demokrasi mana pun. Diia menerangkan bahwa di seluruh dunia justru banyak partai politik yang beridentitas.
Dengan adanya identitas, kata Mustofa, masyarakat justru terbantu. "Kalau ada pihak yang tidak suka politik identitas, ya silakan. Tanpa perlu melarang pihak lain," ungkapnya.
Sementara itu, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi sebelumnya juga mempertanyakan apa yang salah dari politik identitas. Dia mengatakan, sebagian besar mengasosiasikan politik identitas dengan agama.
Padahal, menurutnya, dengan moral dan agama, politik memiliki arah serta tujuan. "Politik yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama adalah politik yang adiluhung," tegasnya.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan tentang adanya politik identitas. Beberapa bahkan berani mengasosiasikan politik identitas dengan sosok Anies Baswedan.
Salah satu yang ikut berkomentar tentang hal itu ialah Ketua Umum Persatuan Muda-Mudi Jakarta (PPJ) Heru Pangestu. Dia dengan gamblang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai aktor utama politik identitas.
Heru juga mengaitkan terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilgub 2017 karena alasan SARA. Menurutnya, kondisi buruk itu makin diperparah karena alasan politik identitas tersebut.
"Situasi dan suhu memanas akibat politik SARA. Semoga 2024 tidak ada lagi kejadian yang serupa pada 2017," katanya, belum lama ini.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Agar Petani Tidak Rugi, Prabowo Minta Bulog Wajib Beli Gabah Rp 6.500 Per Kilogram
LHKPN Raffi Ahmad, Harta 1 Triliun, Punya 45 Tanah dan 23 Kendaraan
Nelvin Ndruru, Bocah 10 Tahun di Nias Selatan, Menjadi Korban Penyiksaan oleh Keluarga Ayah
PSSI Rencana Undang Timnas Belanda Untuk Melawan Timnas Indonesia