Untuk itu, Jokowi harus objektif mengganti menteri yang benar-benar kinerjanya rendah. Kinerja para menteri idealnya berdasarkan hasil evaluasi sehingga dasar reshuffle lebih didasari pada pertimbangan profesionalisme.
"Dengan begitu, menteri yang di-reshuffle hanya sebatas yang berkinerja rendah. Jokowi harus berani mereshufflenya tanpa memandang asal partainya," kata Jamil kepada Polhukam.id.
"Tetapi reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi bila atas pertimbangan akomodir politik. Jokowi misalnya, melakukan reshuffle hanya untuk mengakomodir menteri dari PAN," tambahnya.
Jamil menambahkan kalau reshuffle atas pertimbangan tersebut, maka sebanyak apa pun reshuffle dilakukan kinerja kabinet tidak akan meningkat.
"Padahal Jokowi harus menuntaskan semua janji politiknya saat berkampanye. Waktu yang sudah semakin dekat, tentu janji-janji politiknya akan sulit diwujudkan bila kabinet Jokowi hanya berdasarkan pertimbangan akomodir politik," jelasnya.
"Kalau dasarnya atas kinerja, maka Sofyan Djalil sangat tidak layak di reshuffle. Sebab, selama ia menjadi menteri yang menangani pertanahan ini kinerjanya cukup baik," bela dia.
"Tapi berbeda halnya bila reshuffle atas dasar akomodir politik, maka Sofyan Djalil sangat berpeluang di reshuffle. Sebab, Sofyan Djalil orangnya Jusuf Kalla yang sudah tidak lagi seirama dengan politiknya Jokowi," jelasnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Dua Keponakan Jokowi Pejabat di Pertamina, Apakah Ada Hubungannya dengan Gaduh LPG 3Kg?
Best UK Proxy: Unlock a World of Opportunities with Secure and Reliable Browsing
Gibran Sering Buat Konten Bersama Anak Sekolah, Publik Curiga: Prospek Buat 2029?
Kecewa Dipecat, Eks Karyawan di Bali Culik Anak Bos Minta Uang Tebusan Rp100 Juta