Soroti Keseriusan Kementan Tangani PMK, DPR: Pemerintah di Mana?

Sudin mengatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali meminta rincian kegiatan dan rincian kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh Kementan untuk dibahas bersama sesuai dengan perundang-undangan. Sudin juga mengatakan bahwa pihaknya terus menyoroti hal yang menjadi keluhan masyarakat, yakni PMK.

Baca Juga: Wabah PMK Meluas, Obat Ternak di Lombok Tengah Langka

Menurutnya, kasus PMK sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah melalui intervensinya pada para peternak. Dia juga menyoroti terkait upaya ganti rugi bagi peternak yang sapinya mati akibat PMK. Menurutnya, masyarakat seolah mempertanyakan keberpihakan Kementan dalam penanganan PMK.

"Peternak saja seolah-olah berkata pemerintah di mana, lho, saat ini. Dirjen PKH-nya ke mana? Kami berusaha sendiri, bekerja sendiri, yang menambah vitamin berapa ketersediaannya? Obat-obatannya berapa ketersediaannya?" kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Senin (13/6/2022).

Jangankan petani, kata Sudin, Komisi IV saja tidak mengetahui jumlah berapa banyak vitamin dan obat-obatan yang tersedia. Sudin juga mengatakan bahwa beberapa hari lalu dirinya mendapat masukan untuk penambahan anggaran untuk penanganan PMK.

Namun, karena rinciannya tidak jelas, dia bersama para pimpinan lainnya sepakat menolak usulan penambahan anggaran untuk penanganan PMK. "Jangankan Rp2 triliun, Rp4 triliun kami setujui, Rp10 triliun kami setujui, dengan catatan harus ada rinciannya. Jangan tiba-tiba penambahan PMK Rp2 triliun," kata Sudin.

Lebih lanjut, Sudin mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin memberikan restu penambahan anggaran penanganan PMK tanpa rincian. Menurutnya, usulan tersebut justru akan memperkeruh keadaan.

"Saya nggak mau karena kalau terjadi apa-apa, kami berlima, pimpinan yang kena masalahnya," kata Sudin.

Sumber: suara.com