Nusron Wahid kepada Hasto Kristiyanto: Sudahi Dongengnya, Mas

polhukam.id - Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid merespon Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Nusron Wahid meminta Hasto Kristiyanto untuk berhenti menyebarkan isu soal fragmentasi dan perpecahan dalam tubuh kabinet Indonesia Maju.

Tak hanya itu, Nusron Wahid juga menyebut isu yang sengaja digulirkan untuk mendiskreditkan kabinet Presiden Jokowi itu sama sekali tidak berdasarkan bukti dan fakta. 

Baca Juga: Sasaeng Memotret Jake Enhypen Sedang Tidur di Pesawat, Fans Ngamuk!

“Sudahlah, sudahi dongengnya Mas Hasto," ujar Nusron Wahid kepada wartawan, Rabu, 21 Januari 2024.

"Ini republik Indonesia adalah kenyataaan bukan negeri dongeng yang penuh dengan cerita-cerita penuh drama dan karangan cerita," sambungnya. 

Menurutnya, kabinet Presiden Jokowi sudah berulang kali diserang dengan cerita-cerita yang tidak berdasar. 

Baca Juga: Tayang Malam Ini! Cek Sinopsis Belleville Cop, Aksi Polisi Ungkap Kasus Narkoba dan Pembunuhan dengan Cara Kocak

“Ini sudah kesekian kalinya, kabinet Pak Jokowi diserang tapi faktanya sampai saat ini masih baik-baik saja. Menteri-menteri guyub, masih bekerja dengan baik, kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi dan kabinet masih tinggi," ucapnya. 

Nusron berharap semua pihak mendukung kabinet Indonesia Maju untuk meneruskan pekerjaan mereka tanpa diganggu oleh cerita-cerita dari luar. 

“Kabinet Pak Jokowi ini masih sampai bulan Oktober. Banyak yang sedang dikerjakan dan ada mandat rakyat yang harus ditunaikan," katanya.

Baca Juga: Viral Isi Pesan Intim Ahn Hyo Seop dan Han Seo Hee Si Wanita Kontroversial, Ajakan Ke Hotel hingga Mengarah Hubungan Seksualitas?

"Justru transisi kepemimpinan dan kepastian keberlanjutan harus kita percepat, dengan Pemilu ini cukup satu putaran," tutup Nusron Wahid. 

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Selasa (30/1/2024) menyebut ada perpecahan atau fragmentasi di tubuh Kabinet Indonesia Maju sehingga suasa kabinet tidak lagi kondusif.

Hal ini disebut hasto dipicu pernyataan Presiden Jokowi soal presien boleh berpihak dan ikut kampanye.