Waduh! Pilpres Dua Putaran Dikhawatirkan Pecah Kerukunan dan Persatuan di Jakarta

- Rabu, 24 Januari 2024 | 18:01 WIB
Waduh! Pilpres Dua Putaran Dikhawatirkan Pecah Kerukunan dan Persatuan di Jakarta

polhukam.id - Masyarakat dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Gerakan Sekali Putaran (GSP) Provinsi DKI Jakarta, kembali menggelar kegiatan sosialisasi pilpres sekali putaran dengan membagikan susu UHT gratis dan paket merchandise kepada warga, Rabu 24 Januari 2024.

Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Kebayoran Baru.

Koordinator Provinsi Relawan GSP DKI Jakarta, Rahmat Ghazali Umar menyampaikan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah warga mendorong agar Pilpres 2024 dapat berjalan sekali putaran.

Baca Juga: Bertabur Bintang! Omniscient Readers Viewpoint Bagikan Foto di Balik Layar, Ada Lee Min Ho Sampai Jisoo BLACKPINK

"Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apabila Pilpres 2024 diselenggarakan sekali putaran maka akan menghemat waktu, menghemat biaya, dan lebih damai," kata Rahmat Ghazali Umar di lokasi kegiatan.

Dia mengatakan masyarakat khususnya warga Jakarta sudah cukup menelan pahit pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dimana terjadi polarisasi yang mengoyak kerukunan dan persatuan warga.

"Bayangkan saja gara-gara berbeda pilihan, ada warga yang menolak menyalatkan jenazah, ini kan sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Baca Juga: Jokowi sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies Baswedan: Sebelumnya Kami dengar Netral

Begitu juga apa yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 silam tidak ingin terjadi lagi polarisasi ekstrem di Pilpres 2024 ini.

Oleh karena itu, Rahmat menyatakan keinginan relawan GSP dan aspirasi dari warga Jakarta agar pilpres bisa selesai sekali putaran untuk menutup celah potensi polarisasi di masyarakat.

"Salah satu pertimbangan agar pilpres sekali putaran demi mencegah terjadinya polarisasi yang sudah pernah dirasakan warga Jakarta," ucapnya.

Baca Juga: Jokowi sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Ternyata Sesuai dengan Undang-undang

"Masyarakat harus sadar bahwa adanya gerakan ini kondisi ekonomi dan politik akan lebih cepat stabil, program pembangunan dan konsentrasi pemerintah dapat cepat terakselerasi," tambahnya.

Lanjut Rahmat mengatakan DKI Jakarta sudah lama dikenal dengan tingkat toleransi yang tinggi dan menjunjung keberagaman, jangan sampai isu SARA kembali digunakan demi merebut kekuasaan tapi merusak tatanan sosial masyarakat.

"Luka yang ditimbulkan oleh polarisasi cukup lama sembuhnya. Jakarta ini kan terkenal dengan toleransi dan keberagamannya. Kalau sampai putaran kedua, kami khawatir ada paslon tertentu yang menggunakan isu SARA demi memenangkan dirinya di pilpres," sebutnya.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: harianterbit.com

Komentar