Soal Iuran Sampah Warga Masih Dipungut RT, Caleg DPRD Ghozi Tegaskan Kritikannya

HARINTERBIT.com - Ghozi Zul Azmi Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan gagasan serta program kerja di kemudian hari jika terpilih sesuai kategori pencalonan.

Berdasarkan hal itu, upaya yang dilakukan tidak luput dari beberapa komitmen perjuangan yang ternilai kontestan tersebut, seakan pasti berpegang teguh terhadap komitmen yang disampaikan kepada masyarakat.

Salah satunya diutarakan oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi, yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman, di Jakarta Timur.

Baca Juga: 14 Ribu Aktivis Mahasiswa dari Berbagai Kampus Akan Gelar Demonstrasi Soal Pelanggaran HAM

Saat mengunjungi konstituennya di Jalan Pulomas 8 RT 3 RW 11 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis (11/1/2024), dia mengaku siap memperjuangkan tidak ada pungutan alias 'gratis' iuran kebersihan dan keamanan yang dibayarkan warga setiap bulannya, akan diperjuangkan melalui tugas pokok dan fungsi DPRD, hal ini yang diungkapkan dihadapan masyarakat adalah memperjuangkan agar di DKI Jakarta tidak ada lagi iuran untuk uang kebersihan.

Padahal kata Ghozi dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah Nomor 3 Tahun 2013, disampaikan bahwa fasilitas dan pengelolaan sampah termasuk sarana dan prasarananya itu menjadi kewajiban pemerintah. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan setiap bulan mereka masih diberikan kewajiban untuk iuran uang kebersihan dan keamanan.

"Tentu saja jika saya terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS, iuran bulanan untuk sampah dan keamanan warga saya perjuangkan dibuat gratis. Karena ini keseriusan kita untuk membangun bersama kebijakan keberpihakan kepada masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar politisi muda tersebut.

Baca Juga: Saksi Meringankan Minta Kasus Firli Bahuri Dihentikan, Yusril Bilang Begini...

Upaya untuk membebaskan warga DKI dari iuran uang kebersihan dan keamanan setiap bulannya, lanjut Ghozi didapat berdasarkan hasil blusukan dan mendengar keluhan langsung dari masyarakat yang menjadi konstituennya.

"Iuran kebersihan dan keamanan harus gratis, bukan lima tahun kedepan bahkan selamanya. Bukan hanya di Dapil saya saja di wilayah se Kecamatan Cakung, Pulo Gadung dan Matraman, tapi diseluruh wilayah se DKI Jakarta. Kita melihat sekarang kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, belum pro rakyat. Anggota DPRD nya, Pemerintahnya Pj. Gubernur DKI Jakarta belum pro rakyat kinerja dan programnya," kritiknya.

Selain iuran warga uang kebersihan dan keamanan setiap bulannya, program yang coba diwujudkan jika terpilih menjadi Anggota DPRD DKI adalah pangan murah, kerjaan mudah dan sehat mudah.

Baca Juga: Tanggulangi Dampak Kenaikan Harga Pangan Bagi Masyarakat Rentan, Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Pangan Hingga Juni 2024

"Ini yang berusaha saya wujudkan dan perjuangkan bersama untuk warga DKI Jakarta. Dengan dukungan seluruh Relawan Ghozi (ReGoZ) tentunya," ucapnya.

Hartini (46) ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta mengaku senang jika iuran uang kebersihan bisa gratis. Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, karena bisa mengurangi beban terutama bagi keluarga tidak mampu.

"Kalau saya iuran sampah sebulan Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu. Senang kalau gratis, apalagi kalau bisa ada sembako yang murah. Kita tunggu saja semoga anggota DPRD yang terpilih bisa serius memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi suami saya kerjanya hanya serabutan," ujar ibu asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.