Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digitalisasi Tak Boros

polhukam.id - Presiden Joko Widodo alias Jokowi penginapan untuk tetap meningkatkan keamanan digital dan mencegah pemborosan belanja infrastruktur digital dalam rangka transformasi digital.

Itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2023.

"Pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," ujarnya.

Baca Juga: Ahn Bo Hyun Jadi Detektif Tajir Setelah Putus dari Jisoo Blackpink

Menurutnya, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju masih memiliki waktu sembilan bulan untuk menyelesaikan tugas. Dia juga minta sisa waktu tersebut dijadikan momentum untuk meningkatkan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi.

"Karena transformasi digital ini jadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah benar-benar harus kita lakukan," jelasnya.

Ia beranggapan ribuan platform harus disederhanakan dan ia meminta tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek karena itu hanya  menyulitkan dalam merangkai penyederhanaan dan peningkatan fungsi digitalisasi, terutama layanan digital pemerintah.

Baca Juga: Perkataan Masa Lalu Kim Woo Bin Kembali Jadi Sorotan, Isyaratkan Akan Segera Menikahi Shin Min Ah
​​​​​​​
Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk segera mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

​​​​​​​
"Saya minta menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri, yang menjadi GovTech nasional kita. Mendagri dan menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID, paling lambat bulan enam harus sudah selesai," ujar Presiden Jokowi.

Jikowi juga meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk segera melakukan transformasi kebijakan government cloud untuk peningkatan kebijakan digital, yang semuanya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.***