Fasha Perintahkan Fraksi NasDem Tolak Rencana PT SAS: Sebut Amdal dan Perizinannya Sudah Habis Masanya

polhukam.id - Mantan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, mempertahankan keputusannya untuk menolak pendirian pelabuhan dan stokpile batubara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di kawasan Aur Kenali, Telanaipura.

Fasha menegaskan bahwa saat masih menjabat, ia telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas PT SAS dengan alasan beragam, termasuk habisnya masa izin dan lokasi yang semestinya ditujukan untuk pemukiman.

Baca Juga: Ini Alasan Syarif Fasha Tolak Rencana Stokpile dan Pelabuhan PT SAS di Aur Kenali Saat Masih Menjabat Walikota Jambi!

Selain itu, ia mencermati dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pencemaran air bersih yang menjadi sumber kebutuhan Perumdam Tirta Mayang.

Pada masa jabatannya, Fasha tidak terpengaruh oleh desakan dari PT SAS, dan saat ini, sebagai mantan pejabat, ia masih mempertahankan pendiriannya.

Ia berharap bahwa keputusan yang diambil saat ini oleh pihak terkait juga memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca Juga: Surati Pemkot, Dirlantas Minta Truk dan Mobil Box Tak Mengisi BBM di SPBU dalam Kota Jambi

Fasha menekankan bahwa semua prosedur izin, termasuk Amdal, seharusnya dilakukan melalui Pemkot Jambi, dan jika lokasi tersebut akan diubah menjadi kawasan industri, revisi Perda RTRW dan tata ruang harus dilakukan terlebih dahulu.

Sebagai Ketua Partai NasDem, Fasha telah memerintahkan fraksi partainya di DPRD Kota Jambi untuk tetap menolak pembangunan stokpile di wilayah Aur Kenali.

Baca Juga: Direktur dan Komisaris PT Siginjai Sakti Dikabarkan Sudah Ajukan Surat Pengunduran Diri, Bakal Diputuskan pada RUPS

Dalam pandangannya, kepentingan satu atau dua orang tidak seharusnya mengorbankan kepentingan masyarakat luas, dan ia berharap pemerintah provinsi dapat membuka mata terhadap kompleksitas isu ini.

Dengan tegas, Fasha menilai bahwa hingga saat ini, belum ada solusi yang memuaskan terkait polemik batubara di Jambi, dan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah provinsi. (ali)