Indonesia Terima Dukungan dari Malaysia Akhiri Krisis di Myanmar

polhukam.id - Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengungkapkan dukungan serta kesiapannya Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Laos dalam memastikan kelangsungan upaya penyelesaian krisis di Myanmar. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam rilis pers di Putrajaya pada hari Senin.

Kementerian tersebut juga mencatat bahwa Mohamad mendesak ASEAN untuk terus memfasilitasi solusi damai dalam krisis di Myanmar dengan menciptakan kondisi yang mendukung untuk menggelar dialog dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada semua pemangku kepentingan, sesuai dengan arahan para pemimpin ASEAN.

Pernyataan Mohamad tersebut diberikan dalam sesi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos.

Baca Juga: Jelang Panen Raya, Bapanas Ganjal Stok Beras dengan CBP

Mohamad juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Mohamad menyambut baik prioritas Laos dalam masa kepresidenannya yang fokus kepada konektivitas dan ketahanan regional.

Ia juga menekankan pentingnya ASEAN melipatgandakan upaya melindungi kawasan dan ancaman eksternal yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.

Dia juga menggarisbawahi perlunya memperkuat sentralitas dan kesatuan ASEAN serta memastikan ASEAN mendorong upaya membangun arsitektur regional.

Mengenai krisis di Jalur Gaza, Malaysia mendesak agar kekerasan dihentikan dan gencatan senjata dilaksanakan secepatnya. 

Mohamad mengingatkan bahwa kekejaman yang terus-menerus dilakukan hanya menambah penderitaan yang dihadapi rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun.

Mohamad juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan  disalurkan tanpa halangan kepada rakyat Palestina di Gaza, selain menyambut baik putusan Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024 lalu.

Terkait Laut China Selatan, dia menyampaikan kekecewaan bahwa sikap ASEAN di Laut China Selatan yang tidak diperhitungkan dalam Dokumen Akhir KTT Gerakan Non-Blok ke-19 yang diratifikasi di Kampala, Uganda, pada 20 Januari 2024.

Ia juga menyatakan perlunya ASEAN menangani masalah Laut China Selatan dengan tepat.***