Studi Kerukunan FKUB Sulsel di Hainan Tiongkok Petik Banyak Hikmah

polhukam.id, Hainan -- Kunjungan lima hari rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama alias FKUB Sulsel ke Hainan, Tiongkok mendapat banyak hikmah.

Pengurus FKUB Sulsel, Prof Dr HA Marjuni menyampaikan kurun 11-16 Desember mereka berada si Hainan, mengelilingi sejumlah tempat mengamati kultur dan kehidupan sosial, ekonomi dan beragama masyarakat.

"Tampak kerukunan umat sangat harmonis. Di Hainan ini komunitas muslim hanya berkisar 30 persen tetapi hidup rukun dengan suku dan agama lain yang lebih besar," kata Prof Dr HA Marjuni.

Baca Juga: Buku Wajah Srikandi Masa Kini, Potret Perjalanan 23 Legislator Perempuan di DPRD Sulsel

Baca Juga: Ratusan Perempuan di Wajo Resmi Jadi Janda di Tahun 2023, 84 Orang Masih Tunggu Status di Pengadilan Agama

Meski minoritas, berkisar 30 persen, jumlah itu merupakan angka terbesar penduduk muslim dari seluruh provinsi di Tiongkok alias RRC. Mereka membaur bersama suku Hainan yang mayoritas.

Lainnya adalah suku Hokkian, Hakka, Tiochiu dan Suku Kanton. Provinsi Hainan sendiri telah menjadi pusat bisnis dan pariwisata di Tiongkok. Pemandangan tepi pantainya sangat eksotis.

Tahun 2020 pemerintah RRC mengumumkan rencana jangka panjang mengubah provinsi ini menjadi kawasan pelabuhan perdagangan bebas.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Keluarkan Surat Edaran untuk Bupati dan Wali Kota soal Dana KUR, Begini Isinya

Kondisi itu diakui Prof Dr HA Marjuni yang juga Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

"Memang telah menjadi daerah wisata yang didukung penuh pemerintah. Di sana pemerintah hadir langsung menggerakkan ekonomi," katanya.

Rombongan FKUB Sulsel yang berjumlah 80 orang diarahkan ke tempat-tempat budaya dan cenderamata. Juga ke masjid terbesar di Hainan.

Baca Juga: Warga Sekitar Pasar Ikan Pantai Sumpang Binangae Barru Harap Ada Tempat Pembuangan Sampah yang Layak

"Secara umum kerukunan beragama cukup bagus," bebernya. Hal yang perlu ditiru menurutnya bagaimana pemerintah ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan.