Legislator PDIP: Jangan Alergi Dulu, MPR Harus Kaji Soal Desakan Ganti Wapres Gibran!

POLHUKAM.ID - Anggota DPR RI fraksi PDIP Komarudin Watubun menilai soal adanya desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka diganti perlu dibuatkan kajian.

Menurutnya, adanya desakan itu perlu direspons. 

Awalnya ia mengatakan, jika adanya desakan tersebut yang disampaikan purnawirawan TNI bukan lah hal abal-abal. Terlebij ada pandangan dari eks Wakil Presiden Try Sutrisno. 

"Di situ ada yang tokoh senior yang cukup menjadi rujukan di TNI adalah Pak Tri. Kalau saya lihat ya ada itu dalam tanggapan. 

Nah, konsekuensi sebagai negara demokrasi mestinya ini harus direspons. Terutama oleh MPR. MPR harus ada tim kajian," kata Komarudin ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, dikutip Rabu (30/4/2025). 

Ia mengatakan, kalau MPR tak merespons dengan buat tim kajian, maka hal itu bisa diambil oleh pihak yang netral tanpa kepentingan politik. 

"Kalau mereka ragu, kalau politisi bicara ya nanti dianggap ada kepentingan politik pro-kontra di situ. Bisa diambil kelangan netral dari akademisi atau para pakar untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap usulan itu. 

Jadi kalau memang dari sisi konstitusi boleh, ya dinyatakan boleh. Tapi kalau tidak, bilang ini tidak bisa," ujarnya. 

Ia mengatakan, tak perlu ada alergi untuk melakukan kajian terhadap adanya desakan tersebut. 

"Itu yang penting kita jangan alergi dulu soal kajiannya gitu ya. Iya makanya karena harus dikajian oleh kelompok yang memang tidak punya kepentingan politik. Dia lebih netral kan. Melakukan kajian secara komprensif dari sisi konstitusinya," katanya. 

Dengan adanya kajian, kata dia, akan ketahuan apakah desakan itu layak diteruskan atau tidak. Nanti hasil kajian bisa diumumkan ke publik. 

"Tapi kenapa hanya fokus kepada wakil presidennya saja ya? Ya disitu baru dari kajian kita bisa melihatkan persoalannya. 

Tentang kenapa hanya fokus kepada wakil presiden saja. Hanya kepada para purnawirawan itu pasti punya alasan. Kan mereka juga tidak mungkin asal usul politik," pungkasnya. 

Reaksi MPR soal Desakan Wapres Gibran Dicopot 

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum membaca adanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal laksamana, dan marsekal.  

Salah satu tuntutannya adalah yaitu mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. 

Karena belum membaca, Muzani belum bisa mempelajari adanya sikap tuntutan tersebut. 

"Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025). 

Di sisi lain, Muzani menilai, jika kontestasi Pilpres 2024 sudah menetapkan hingga pelantikan sudah dilakukan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang sah. 

"Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo-Subianto bersama Gibran Raka Bumi Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. 

Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah," ujarnya. 

"Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. 

Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah," sambungnya. 

Lebih lanjut, ketika ditanya soal apakah adanya sikap tuntutan tersebut mengganggu soliditas, Muzani lagi-lagi hanya menjawab secara diplomatis. 

"Saya tidak tahu bagaimana, enggak ngerti saya, karena saya belum pelajari," pungkasnya.

Sumber: Suara