Presiden Prabowo Tolak Hukuman Mati Koruptor: Cukup Kembalikan Uang Negara, Jangan Zalimi Keluarganya!

POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang tayang di YouTube Harian Kompas pada Selasa (8/4/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.

"Kalau bisa kita tidak (melakukan) hukuman mati karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9 persen dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata dia korban, atau di-frame. Kalau hukuman mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali," ujar Prabowo dari kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo menjelaskan bahwa sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, belum ada presiden yang menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi, meskipun undang-undang mengizinkannya.

"Kita lakukan yurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Bung Karno tidak melaksanakan, beberapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, dan seterusnya," ujar Prabowo.

Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, memang membuka kemungkinan hukuman mati.

Pasal itu menyatakan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu."

Bagaimana Cara Prabowo Mewujudkan Efek Jera Tanpa Hukuman Mati?

Meski menolak hukuman mati, Prabowo menekankan pentingnya memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

Ia menyatakan bahwa pendekatan yang tegas tetap diperlukan agar praktik korupsi bisa diberantas secara efektif.

"Saya pada prinsipnya juga, kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati," tegas Prabowo.

Salah satu opsi yang pernah muncul dalam diskursus publik adalah memiskinkan koruptor. 

Namun, Prabowo memandang bahwa pendekatan ini juga tidak sepenuhnya adil jika berdampak pada anggota keluarga pelaku yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Terkait usulan memiskinkan koruptor, Prabowo menyatakan bahwa negara berhak menyita aset yang diperoleh secara tidak sah. 

Namun, ia menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.

"Saya berpendapat kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita," katanya.

"Kita juga harus adil kepada anak-istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, ya nanti ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga? Karena dosa orang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Jadi saya minta masukan dari ahli-ahli hukum," jelasnya.

Sumber: Kompas