POLHUKAM.ID - Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai dugaan kebobrokan di Pertamina menjadi sorotan.
Tidak sedikit pihak mempertanyakan mengapa ia baru bersuara sekarang dan tidak melaporkannya sejak masih menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan BUMN tersebut.
Salah satu kritik tajam datang dari akun media sosial PartaiSocmed.
Ia menilai bahwa jika Ahok memang memiliki informasi tentang korupsi di Pertamina, seharusnya ia segera mengungkapkannya kepada publik dan melaporkannya ke aparat penegak hukum tanpa menunggu pergantian rezim.
"Jika Ahok punya informasi tentang korupsi Pertamina yang dilakukan oleh para politisi, harusnya dia buka saja secara publik dan laporkan pada pihak yang berwajib tanpa pandang bulu dan tanpa menunggu pergantian rezim," tulis akun tersebut.
Lebih lanjut, unggahan itu juga menyinggung bahwa alasan Ahok tidak segera membuka informasi tersebut mungkin karena ia mengetahui bahwa pihak yang terlibat adalah orang-orang dari partainya sendiri.
Sikap Ahok yang dinilai lamban dalam mengungkap dugaan penyimpangan di Pertamina semakin dipertanyakan setelah ia menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejagung terkait kasus yang menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Untuk diketahui, Ahok menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, pada Rabu (13/3/2025).
Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Usai pemeriksaan, Ahok mengaku terkejut dengan sejumlah temuan yang disampaikan penyidik.
"Tadi saya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Gila juga, saya bilang gitu. Saya kok gak tahu itu, ya wajar karena kita di atas kan," ujar Ahok.
Ia juga menepis isu mengenai dugaan praktik pengoplosan bahan bakar, yang menurutnya akan langsung terdeteksi oleh konsumen jika benar terjadi.
"Fakta baru? Kalau pengoplosan saya kira penyidik gak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong," jelasnya.
Meski demikian, Ahok mengisyaratkan bahwa ada hal lain yang lebih besar dalam kasus ini, yang belum bisa ia ungkapkan ke publik.
"Ini memang ada soal sesuatu yang saya gak bisa ngomong, nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat," tambahnya.
Pernyataan Ahok ini justru menimbulkan pertanyaan di kalangan publik.
Sebagai mantan Komisaris Utama, banyak yang mempertanyakan mengapa ia tidak mengetahui dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina.
Beberapa waktu lalu, Ahok pernah melontarkan ancaman kepada pihak-pihak yang menganggapnya sebagai macan ompong selama menjabat di perusahaan tersebut.
Menurutnya, semula ada pihak yang merasa takut kepadanya karena ia dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Namun, setelah bersikap keras, hubungan dengan Jokowi mulai merenggang.
"Begitu 7-8 bulan tidak menerima saya, saya sudah melihat direksi-direksi ini sudah mulai berani melawan saya, karena mereka sudah tahu bahwa saya tidak bisa menggantikan mereka," ungkap Ahok dalam kanal YouTube Narasi Newsroom.
Merasa tak lagi memiliki kekuatan penuh, ia kemudian mengambil langkah strategis dengan mengunci kebijakan penghematan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2024.
"Sebelum berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024 di dalam RUPS. Mereka harusnya melakukan penghematan 46 persen di seluruh pengadaan. Dan itu sudah tanda tangan," jelasnya.
Kini, memasuki tahun 2025, Ahok menantang untuk membuktikan apakah direksi Pertamina benar-benar menjalankan kebijakan tersebut atau justru melakukan penyimpangan.
"Kalau penghematan enggak 46 persen sesuai hitungan, kita pakai konsultan loh, berarti ada maling. Kalau diubah di RUPS dan RKAP berarti ada intensi nyolong, semuanya tercatat," tegasnya.
Ahok juga mengungkap bahwa selama menjabat ia kerap mengeluarkan ancaman keras kepada direksi yang meremehkannya.
"Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya gak berdaya, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut," tukasnya.
"Tapi tunggu aja, waktu akan berputar, semua catatan akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, gue penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik direksi," tambah dia.
Lebih lanjut, Ahok menegaskan bahwa jika pemerintah serius memberantas korupsi di sektor migas, ia siap memberikan data yang dimilikinya.
"Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin dengan data ini saya akan penjarakan kalian semua," tandasnya.
Ia pun menyinggung bahwa kasus dugaan korupsi di Pertamina tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi kemungkinan juga melibatkan pihak-pihak lain.
"Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patra Niaga kok, mana mungkin. Saya kira oknum BPK bisa terlibat, ada yang ngaudit kok," kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
Soal Prabowo Berantas Korupsi, Mahfud Md: Yang Dibongkar Semua Kasus yang Lama-lama
TERKUAK! Eks Tim Anti Mafia Migas Ungkap Jokowi Halangi Audit Forensik Petral Dibawa ke KPK, Kasus Berakhir Tanpa Tersangka
Respons Febri Diansyah soal Banjir Kritik karena Jadi Pengacara Hasto
Ahli: Jangan-jangan AKBP Fajar Bagian dari Sindikat Kejahatan Seksual Anak Internasional