[BREAKING NEWS] Kades Kohod Arsin Akhirnya Muncul Minta Maaf Atas Kegaduhan Pagar Laut, Ngaku Jadi Korban dari Pihak Lain

POLHUKAM.ID - Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip meminta maaf kepada warganya dan juga seluruh Rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini.

Arsin mengatakan bahwa situasi ataupun kegaduhan di polemik pagar laut dan permasalahan sertifikat tanah yang terjadi di desanya tidaklah diharapkan.

Untuk itu dengan kerendahan hatinya, Arsin bin Asip meminta maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia.

"Saya Arsin bin Asip secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa. Atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan," ujarnya dihadapan awak media, Jumat, 14 Februari 2025.

"Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya yang terdalam, khusus kepada warga Desa Kohod. Dan serta seluruh warga negara Indonesia," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Arsin menyampaikan bahwa dirinya merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.

Dia pun mengakui, hal itu terjadi akibat dari ketidak hati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohod.

"Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan ke tidak hati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohod," tuturnya.

Kades desa Kohod, Arsin yang menjadi bahan perbincangan belakangan ini-dok Disway-

Kendati demikian, Arsin berjanji akan mengevaluasi agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohod tidak terulang lagi di kemudian hari.

Sementara itu, Kuasa Hukum Arsin, Yunihar menambahkan bahwa kliennya bukanlah sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang saat ini viral.

"Faktanya klien kami sebagai Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C," ujar Yunihar dalam kesempatan yang sama, Jumat.

Yunihar menceritakan, pihak ketiga itu datang ke Desa Kohod pada pertengahan tahun 2022. 

Bertujuan untuk menawarkan dan mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga yang menjadi sertifikat.

"Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB, klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi," ungkapnya.

Maka dari itu, Arsin melalui kuasa hukumnya, Yunihar berharap kepada awak media untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai kemudian putusan pengadilan keluar.

Sumber: Disway