Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

POLHUKAM.ID - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais kembali menyoroti megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui kanal YouTube pribadinya.

Ia menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai kebijakan anggaran IKN pada tahun 2025.

"Berita terbaru soal IKN adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN. Anggaran IKN diblokir," ujar Amien Rais dikutip pada Selasa (11/2/2025).

Dikatakan Amien Rais, pemblokiran anggaran ini merupakan sinyal bahwa proyek IKN tidak lagi menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa pemblokiran anggaran berarti proyek tersebut tidak akan mendapatkan dana dari APBN.

"Buat saya diblokir itu jelas, sudah tidak bisa diperdebatkan. Ditutup. Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN," ucapnya.

Lebih lanjut, Amien menilai bahwa pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan berat akibat tingginya utang luar negeri yang diwarisi dari era mantan Presiden Jokowi.

"Saya cenderung berpendapat, memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot," Amien Rais menuturkan.

Ia mengkritik kebijakan pembangunan IKN yang menurutnya terlalu ambisius dan tidak mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Amien Rais bilang, Jokowi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek IKN harus bertanggung jawab atas apa yang ia sebut sebagai "ambisi buta".

"Nah Jokowi atau Mulyono beserta peledupannya, harus diseret ke pengadilan mempertanggungjawabkan atas kegagalan ambisi buta mereka," kuncinya.

👇👇

Sebelumnya, wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami penundaan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Stefan Antonio menyebut bahwa keterlambatan tersebut semakin menunjukkan potensi kemangkrakan proyek IKN.

"Tanda-tanda kemangkrakkan IKN semakin di depan mata," ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (1/2/2025).

Dikatakan Stefan, proyek yang diinisiasi mantan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.

Ia menilai berbagai indikasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pembangunan IKN, yang jika tidak segera ditangani, berpotensi membuat proyek ini terbengkalai.

Lebih lanjut, Stefan menyoroti jadwal pemindahan ASN yang terus mengalami perubahan.

"Jadwal pemindahan ASN ke IKN, awalnya rencana pindah bukan September 2024, karena belum siap diundur ke Januari 2025. Setelah Januari, sekarang bahkan mereka menunda sampai waktu tak ditentukan," ungkapnya.

Ia menilai pemerintah sudah kehilangan kepastian terkait pelaksanaan pemindahan ini.

"Mereka bahkan udah capek kasih deadline, karena mereka sudah pusing dan nggak tahu lagi kapan itu rencana bakal bisa dilaksanakan," tambahnya.

Dalam unggahannya, Stefan juga memberikan saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek IKN dan mengembalikan kawasan tersebut kepada habitat aslinya.

"Saran saya Pak Presiden Prabowo, lebih baik hentikan saja proyek ini dan biarkan IKN kembali lagi jadi rumah bagi pemilik aslinya, orang utan," tandasnya.

Ia bahkan menyindir agar Presiden Jokowi beserta keluarganya pindah ke IKN jika memang proyek tersebut masih ingin dilanjutkan.

👇👇

.
.
Tanda-tanda KEMANGKRAKKAN IKN
Semakin di depan Mata !!!

Proyek AMBISIUS Jokowi yang tidak memikirkan Kondisi Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyatnya banyak sekali indikasinya sedang mengalami masalah dalam pembangunannya

Dan kalau masalah itu tidak dimitigasi, maka bisa… pic.twitter.com/yC6FC9ECPz

— Panggil aja || Mas Steff (@StefanAntonio__) February 1, 2025

Sumber: Fajar