Usulan WBBM 2024 Didukung Data Akurat, Staf Ahli Menkumham Ajak Satuan Kerja di Indonesia Tingkatkan Layanan Publik

BALISUARAMERDEKA - Kemenkumham telah usai menggelar kegiatan evaluasi Data Dukung Usulan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) tahun 2024.

Kegiatan tersebut ditutup oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Jumat (2/2/2024) bertempat di Hotel Aryaduta.

Baca Juga: Pemilu Tinggal Hitungan Hari, Kanwil Kemenkumham Bali lakukan Penyuluhan Hukum Serentak Untuk Wujudkan pemilu Jujur dan Adil

Evaluasi data ini merupakan sebagai langkah dalam memastikan bahwa usulan WBBM tahun 2024 didukung oleh data yang akurat dan relevan.

Proses evaluasi ini melibatkan sinergi antara Kemenkumham, Kemenpan-RB, dan kontribusi aktif dari peserta kegiatan yang terdiri dari 40 Satuan Kerja Usulan WBBM pada tahun 2023.

Baca Juga: Kanker Leher Rahim Bisa Jadi Pembunuh Mematikan, Kanwil Kemenkumham Bali Inisiasi IVA Test Bersama Rotary Club of Bali Taman

Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia menyampaikan apresiasi atas dedikasi semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan evaluasi data dukung tersebut.

Asep Kurnia mengharapkan agar para peserta, setelah kembali ke satuan kerja masing-masing, segera melakukan penguatan internal kepada Tim ZI, seluruh pegawai, dan pihak terkait dalam proses layanan.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan Bantuan Hukum, Kanwil Kemenkumham Bali Lakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Bersama LBH/OBH

"Baik PPNPN, Tukang Parkir, dll sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan analisa dokumen pada kesempatan pertama," ujarnya.

Selain itu, Asep Kurnia juga mendorong seluruh satuan kerja untuk menciptakan inovasi yang dapat menunjukkan peran satuan kerja dalam memberikan pelayanan publik yang bermanfaat dan berdampak kepada masyarakat.

"Mari kita sama-sama meningkatkan pelayanan publik berintegritas," harapnya.

Baca Juga: Hari Bhakti Imigrasi, Kanwil Kemenkumham Bali Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Pancaka Tirta

Disisi lain kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Romi Yudianto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya penguatan reformasi birokrasi.