13 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Tandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kemenkumham Sumsel

polhukam.id - Sebanyak 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sumatera Selatan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum di Aula Musi Kanwil Kemenkumham Sumsel. 

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, menyaksikan langsung kegiatan ini yang dilaksanakan pada hari Jumat 19 Januari 2024.

Kakanwil memberikan apresiasi kepada perwakilan OBH yang hadir, mencatat bahwa perjanjian ini mendukung harapan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat.

Baca Juga: Aaliyah Banjir Doa Istiqomah Saat Kenakan Hijab di Tanah Suci, Begini Komentar Ustadz Yusuf Mansur

Pemberian Bantuan Hukum adalah implementasi negara hukum yang mengakui hak asasi warga negara terhadap akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. 

Kakanwil berharap agar OBH dapat maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga anggaran dapat terealisasi secara optimal.

Dalam penjelasannya, Kakanwil menyebut bahwa pada tahun anggaran 2024, semua OBH terakreditasi dan terverifikasi di Sumsel akan mendapatkan anggaran bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. 

Baca Juga: Aaliyah Massaid Dapat Keajaiban Mencium Ka'bah saat Umroh, Ustadz Yusuf Mansur: Tanda Bahwa Allah Menerima Umrohnya

Tahun ini juga akan dilakukan verifikasi dan akreditasi ulang terhadap Calon OBH dan OBH yang sudah bermitra dengan kanwil.

Kakanwil menutup dengan harapan agar setiap OBH menjadi lebih aktif dan bervariatif dalam melaksanakan serapan anggaran bantuan hukum, mempersiapkan data dukung dan dokumen yang diperlukan. 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, serta pejabat lainnya turut hadir dalam kegiatan ini