Hakim PN Oelamasi Putus Bebas Terdakwa Dalam Sidang Kasus Manipulasi Data Kependudukan, PH Korban Mengaku Kecewa, Jaksa akan Lakukan Kasasi

KUPANG, polhukam.id | Terdakwa kasus manipulasi data kependudukan, Melni Nalle, telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, pada Senin (15/01/2024).

Menanggapi hasil putusan sidang kasus manipulasi data kependudukan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang, korban Askino G Sada, melalui kuasa hukumnya, Herry Kurniawan, S.H., M.H, menyatakan kecewa dengan putusan PN Oelamasi tersebut.

Hal itu disampaikan Herry Kurniawan, S.H., M.H, saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp pada Jumat (19/01/2024).

Baca Juga: TPDI NTT: Jaksa Agung Wajib Tindak Tegas Oknum Jaksa Yang Diduga Gelapkan Kasus Tipikor Di Kejari Ngada

Herry Kurniawan menyampaikan bahwa, terkait tanggapan putusan bebas terdakwa Melni Nalle dalam perkara tindak pidana manipulasi data kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Pasal 94 yang berbunyi: ” Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, – (tujuh puluh lima juta).

"Tentunya korban Askino G Sada, sangat kecewa, di mana putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan," kata Herry Kurniawan.

Menurutnya, putusan bebas oleh PN Oelamasi jelas kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban karena tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban.

korban Askino G Sada (tengah), bersama kuasa hukumnya, Herry Kurniawan, S.H., M.H (kiri) (Istimewa)

"Kami juga belum tahu pasti apa pertimbangan hukum hakim, sehingga memutus bebas terdakwa tersebut. Saya berharap Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas tersebut," ungkap Herry.

Lebih lanjut Herry menegaskan bahwa terkait putusan ini harus ada upaya Kasasi dari Jaksa.

“Karena jaksa memiliki peran utama, sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab memastikan bahwa hukum harus ditegakkan dan keadilan diperoleh," ucap Herry Kurniawan.

Herry yakin jaksa dalam menyusun dakwaan telah dilakukan secara teliti dan berdasarkan aturan.

"Karena dalam hal ini, jaksa telah yakin menuntut terdakwa di pengadilan, pasti telah diperoleh alat bukti yang menyakinkan, seperti bukti surat, petunjuk, saksi-saksi, maupun keterangan ahli," tandas Herry.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya terdakwa Melni Nalle pernah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap penetapan status tersangkanya melawan Kapolres Kabupaten Kupang, yang mana oleh hakim tunggal Fridwan Fina saat itu, dinyatakan penetapan tersangka tersebut adalah sah, sehingga gugatannya ditolak, dan Polres Kupang menang.