Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Korupsi PT Timah, Nilai Kerugian Negara Triliunan Rupiah

SINAR HARAPAN—Kejaksaan Agung masih melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan PT TimahT bk, yang nilai kerugiannya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Hingga saat ini penyidik Kejagung juga belum menetapkan siapa tersangka dalam perkara korupsi tersebut. Sebelumnya penyidik telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Timah pada akhir Desember lalu.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi itu bahkan melebihi kasus PT Asabri yang mencapai Rp22,7 triliun.

"Udah ada bayanganlah, tapi BPKP sudah mulai masuk. Belum berani [menyebutkan], lebih dari itu [triliunan]. Kayanya kalau biaya reklamasi itu besar sekali, lebih dari itulah [kasus Asabri]," kata Febrie, seperti dikutip Bisnis.com.

Perkara korupsi ini, kata Febrie, telah berdampak pada kondisi wilayah tambang yang izin usahanya telah dipermainkan sehingga kondisi wilayah tersebut mengalami kerusakan berat.

Pada akhir Desember lalu penyidik kembali memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Timah, berinisial MRPT. Pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu terkait dengan kelanjutan pengusutan dugaan korupsi di PT Timah 2015-2022.

“MRPT diperiksa sebagai saksi atas perannya selaku direktur utama PT Timah Tbk,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana waktu itu.

Pemeriksaan tersebut, katanya, terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022.

MRPT bukan pejabat tinggi pertama dari PT Timah yang sudah diperiksa. Sejak kasus ini ditingkatkan ke penyidikan pada Oktober 2023 lalu, tim di Jampidsus sudah memeriksa lebih dari 15 petinggi dan mantan jajaran atas di PT Timah.

Penyidikan di Jampidsus, juga memeriksa sejumlah pengusaha pertambangan, dan kolektor timah yang berada di wilayah hukum Bangka dan Bangka Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan. Beberapa waktu lalu penyidik Jampidsus melakukan penggeledahan serempak di enam kantor pertambangan timah, dan tiga rumah tinggal pengusaha timah di Bangka, dan di Pangkalpinang. 

Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan terhadap uang ratusan miliar rupiah, dalam bentuk dolar AS dan mata uang rupiah. Seluruhnya bernilai Rp 76,4 miliar. Selain itu penyidik juga menyita kepingan logam mulia seberat 1.062 gram.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi pernah menerangkan, kasus korupsi di PT Timah ini, terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah yang diserahkan kepada pihak swasta sejak 2015-2022. “Diduga pengalihan IUP-IUP ini dilakukan dengan cara ilegal yang sangat merugikan negara,” kata Kuntadi.

Timah yang dihasilkan oleh perusahaan swasta trsebut dijual kembali ke PT Timah. “Jadi ini IUP 2015 sampai 2022, yang itu kita yakini sangat besar kerugian negaranya,” tegas Kuntadi.