Ungkit Dugaan Gratifikasi, PAKIS Tuntut Pj Bupati Bangkalan Copot Sekda

BANGKALAN, polhukam.id - Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (Pakis), melakukan aksi damai dengan menuntut pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Moh. Taufan Zairinsyah.

Ketua PAKIS, Abdurrahman Thohir menyampaikan, Sekda Bangkalan diduga terlibata gratifikasi secara terang-terangan dengan membeli jabatan terhadap mantan Bupati Bangkalan, RA. Latif Amin Imron sebesar Rp. 200 juta.

Massa aksi ditemui Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Ismed Efendi. Setelah itu, mereka bergeser melaporkan Sekda Bangkalan pada dugaan suap membeli jabatan dengan menyetor uang kepada mantan Bupati Bangkalan.

"Kami langsung melaporkan dugaan penyimpangan perbuatan gratifikasi yang dilakukan Sekda terhadap mantan Bupati Bangkalan supaya dilakukan proses hukum dengan tegas dari petugas berwenang," tandasnya, Sabtu, (23/12/2023).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief Moelya Edie mengaku baru mengetahui perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan Sekda setempat. Namun, Taufan disebut tidak ada masalah etik dan tetap menjalankan tugas pemerintah.

"Tidak ada salah di zaman saya. Kedua, bukti-bukti persidangan sudah diputus oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korups," singkatnya.

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bangkalan, Achirul mengakui, jika melakukan kajian terlebih dahulu untuk menentukan pengaduan dapat ditindaklanjuti pada proses penyelidikan.

Mangacu pada Undang-Undang KPK pasal 50 ayat 3, pihaknya menyebutkan bahwa kasus dugaan gratifikasi sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"KPK telah memulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisisan atau kejaksaaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," terangnya.

Guna mewujudkan dan menjaga transparansi dalam penanganan perkara yang diadukan PAKIS, Achirul akan memberikan pemberitahuan mengenai penerimaan laporan, pengaduan, dan hasil penyelidikan.

"Jangan sampai kita menangani perkara. Tapi, berbenturan dengan Undang-undang," pungkasnya.(Ria/TG)