POS-KUPANG.COM - Sebuah kelompok advokasi Australia telah menyerukan agar Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam daftar PBB "wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri", mengutip pemungutan suara "palsu" pada tahun 1969 dan pelanggaran hak asasi manusia yang memburuk di wilayah Melanesia yang dikuasai Indonesia.
Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi memulai Seminar Regional Pasifik 2023 di Bali, Indonesia, Rabu 24 Mei 2023 dan akan berlanjut hingga 26 Mei 2023.
Pekan Solidaritas Internasional tahunan dengan Rakyat di Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri akan dimulai Kamis 25 Mei dan akan berakhir pada 31 Mei 2023.
�Meskipun Papua Barat tidak ada dalam daftar Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri, seharusnya begitu,� kata Joe Collins dari Asosiasi Papua Barat Australia (AWPA).
�Sudah 60 tahun sejak UNTEA menyerahkan Papua Barat ke pemerintahan Indonesia, yang kemudian menghapusnya begitu saja dari daftar.
�Adapun apa yang disebut Tindakan Pemilihan Bebas yang diadakan pada tahun 1969, itu palsu dan disebut oleh orang Papua Barat sebagai �tindakan tanpa pilihan�.�
Sumber: kupang.tribunnews.com
