Bela Kemenkumham Terkait Kasus Korupsi, DPR Dibabat Habis: Lama-lama akan Melegalkan, Tapi Rakyat Tetap…

  • Bagikan
X

Polhukam.id, Jakarta - Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyoroti Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto yang membela Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait napi kasus korupsi.

Menurut Bambang, keputusan Kemenkumham untuk melakukan pembebasan bersyarat 23 napi yang terjerat kasus korupsi sudah diatur oleh Undang-Undang.

"Ya, enggak lah [bukan tidak adil]. Gini lho. Monggo tapi tidak ada tindakan menteri yang suka-suka dirinya. Di sini semua diatur perundangan. Intinya itu," ujarnya.

Melansir dari CNN, bersumber dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarkatan yang resmi berlaku per 3 Agustus lalu, pembebasan bersyarat 23 napi korupsi bisa dilakukan.

Beberapa narapidana yang terjerat kasus korupsi dan memperoleh pembebasan bersayarat yaitu mantan jaksa Pinangki Sirna Kumalasari, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, pembaharuan dalam UU adalah pemenuhan hak terhadap narapidana serta tahanan yang meliputi pemenuhan hak dasar serta hak bersyarat.

Sumber: nw.wartaekonomi.co.id

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan Anda ke alamat email [email protected].
  • Bagikan