Upaya Menstimulus Produk Lelang, DJKN Tetapkan Tarif 0% untuk Bea Lelang

  • Bagikan
X

Polhukam.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Bea Lelang sampai dengan 0% (nol persen) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 95/PMK.06/2022.

Pengenaan tarif Bea Lelang sampai dengan nol persen ini dimaksudkan guna memberikan dorongan pengembangan lelang sebagai instrumen jual beli, salah satu bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dukungan untuk pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi. Selain itu, kebijakan ini juga disusun untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terkait penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana.

"Kita pemerintah punya program-program terkait masalah ekonomi. Kenapa tarif ini sampai 0%, dari evaluasi yang ada kami melihat dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa terhadap para pelaku UMKM. Karena kita sedang mengedukasi para pelaku UMKM untuk menjual produknya melalui platform digital yang salah satunya adalah lelang.go.id, maka untuk menstimulus agar meramaikan produk-produk lelang kita berikan stimulus, salah satunya tarif 0%," ujar Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Joko Prihanto dalam media briefieng yang digelar secara daring, Jumat (8/7/2022).

Lebih lanjut, ia menambahkan, dengan adanya pengenaan tarif 0% ini agar UMKM menjadi semangat dalam bertransformasi menjual produknya secara digital, "Di samping itu masyarakat juga akan senang nantinya datang ke pasar lelang tanpa dikenai tarif bea lelang kalau nanti membeli."

PNBP berupa bea lelang sampai dengan 0% ini berlaku untuk penyelenggaraan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Pejabat Lelang Kelas II, yang meliputi Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli.

Pengenaan tarif Bea Lelang dimaksud hanya berlaku untuk Lelang Produk UMKM, Lelang Terjadwal Khusus, dan Lelang Eksekusi Benda Sitaan dalam tindak pidana yang perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

Sumber: suara.com

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan Anda ke alamat email [email protected].
  • Bagikan