Pengguna Media Digital Punya Hak Perlindungan

  • Bagikan
X

Polhukam.id, Jakarta - Individu cakap digital bermedia digital mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak dalam lanskap digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, serta aplikasi dompet digital dan traksasi digital. Di sisi lain, individu cakap digital juga harus tahu kalau dirinya memiliki hak perlindungan.

"Sebagai pengguna media digital, kita adalah konsumen. Kita memiliki perlindungan atas suatu jasa. Jadi bukan hanya produk, tapi juga jasa seperti aplikasi, medsos. Itu ada undang-undangnya," ujar Relawan Mafindo, Puji F. Susanti saat webinar Makin Cakap Digital 2022 untuk kelompok masyarakat di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (4/7/2022).

Kebijakan perlindungan tersebut, lanjut dia, dikenal General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan Komisi Uni Eropa. Aturan ini mendorong semua perusahaan aplikasi, media sosia, hingga startup wajib menjaga data konsumennya.

Indonesia juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). "Semoga RUU PDP segera disahkan, sehingga ketika terjadi kobocoran data, kita sebagai konsumen aplikasi dan medsos di Indonesia tetap terlindungi," kata Puji.

Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia dan Tim Komunikasi Publik KPCPEN, Bahruddin, S.Sos menyebutkan, akun media sosial dan aplikasi merupakan privasi setiap orang. Individu yang cakap digital harus menjaga keamanan akunnya, karena data dalam setiap akun merupakan menggambarkan diri mereka.

Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan, We Are Social mencatat kini pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta pengguna, di mana sebanyak 170 juta penggunanya menggunakan media sosial. Dapat dikatakan pengguna internet mencapai 61.8% dari total populasi Indonesia.

Sumber: jpnn.com

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan Anda ke alamat email [email protected].
  • Bagikan