Gugatan Selalu Ditolak, MK Terkesan Tutup Mulut Rakyat, Rocky Gerung: Ngehe Kalau Kata Orang Jakarta

  • Bagikan
X

Polhukam.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kerap memutuskan untuk menolak gugatan uji materi UU Pemilu dalam konteks Presidential Threshold 20 persen. Hal ini membuat lembaga tersebut terkesan telah menutup hak rakyat untuk berbicara akan hal tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik Rocky Gerung yang mengatakan para penggugat hanya ingin diberikan kesempatan menyampaikan pikiran melalui gugatan PT 20 persen.

"Belum sempat (menyampaikan dalil di Mahkamah), 'Anda nggak punya hak anda nggak punya legal standing'. Loh, saya mau memilih, saya mau mencalonkan menjadi calon presiden. Anda dapat 20 persen atau enggak? Jadi nggak boleh, kalau saya nggak punya partai. Berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuman mereka yang punya 20 persen, itu namanya ngehe kalau kata orang Jakarta," kata Rocky dalam diskusi DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/7/2022).

Rocky menyampaikan MK telah diberikan diskresi moral untuk memantau potensi penyalahgunaan kekuasaan, lewat judicial activism dan telah buta terhadap filosofinya sendiri.

"Judicial review hak rakyat untuk minta review, judicial activism hak Mahkamah Konstitusi untuk menguping problem-problem yang membahayakan Konstitusi," tuturnya.

"Jadi, di mana otak MK kalau nggak paham? Kalau dia justru menjadi mulia karena diberikan hak untuk memantau kedaan rakyat menguping keadaan rakyat. Ini nggak mau nguping rakyat bicara dia nggak mau dengar apalagi mau nguping," sambungnya.

Sumber: suara.com

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan Anda ke alamat email [email protected].
  • Bagikan